“Tidak mungkin satu organisasi tidak pernah ada mutasi. Ada jabatan yang kosong, ada yang sudah terlalu lama menjabat. Jadi ini bukan sekadar mengganti, tapi menyegarkan roda birokrasi,” ujarnya.
Khairil menambahkan, hasil evaluasi internal turut menjadi dasar dalam penempatan pejabat baru. Ada kalanya, seorang pejabat memiliki potensi lebih besar jika ditempatkan pada posisi yang berbeda dari sebelumnya.
BACA JUGA:Hutan Mangrove 212 Sumber Jaya Masuk 10 Besar Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu
“Penempatan ini juga bagian dari evaluasi. Bisa jadi posisi sebelumnya kurang pas, jadi kita tempatkan di posisi yang lebih sesuai agar kinerja pemerintahan lebih maksimal.”
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Rusmayadi Hasan, menekankan bahwa pejabat yang baru dilantik tidak hanya bertugas menjalankan fungsi birokrasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari gerakan sosial pemerintah daerah.
BACA JUGA:Target 2028, Jalan Provinsi Bengkulu Mulus Tanpa Lubang
Ia mencontohkan, program Bantu Rakyat yang diinisiasi pemerintah provinsi bisa menjadi ruang bagi pejabat untuk berkontribusi langsung pada masyarakat.
“Program Bantu Rakyat ini bisa dijalankan, baik secara kelembagaan maupun pribadi. Misalnya, lewat sedekah nasi bungkus, zakat, atau santunan bagi anak yatim. Ini bentuk nyata empati ASN terhadap warga yang membutuhkan.”
BACA JUGA:Beasiswa Kuliah Gratis Terhenti, Perangkat Desa Mengadu ke DPRD Provinsi Bengkulu
Rusmayadi juga mengingatkan agar pejabat yang dilantik segera melaksanakan serah terima jabatan dan langsung bekerja sesuai dengan tugas barunya.
“Setelah pelantikan, segera lakukan serah terima jabatan. Lalu laksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Mutasi itu hal biasa, kapan saja bisa terjadi. Yang penting, siap menjalankan tugas baru dengan semangat melayani,” tegasnya.