“Penyaluran tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota. Provinsi hanya memastikan bahwa data yang digunakan valid dan bantuan tidak salah sasaran,” katanya.
Pembersihan data ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem bansos yang lebih transparan dan akuntabel.
Sebab, selama ini banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya penerima bantuan yang tergolong mampu, sementara warga miskin justru terlewat.
“Pemerintah ingin menegakkan keadilan sosial. Bantuan itu hak rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan. Kalau datanya salah, ya harus dibenahi,” tutur Swifanedi. (wij)
Belum Final, Ribuan Orang Penerima Bansos di Provinsi Bengkulu Dihapus