radarbengkuluonline.iud – Aroma krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menyengat di Bengkulu. Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tampak mengular panjang.
Lebih parahnya hasil pantauan pada Kamis 6 November 2025, situasi kian parah, semua SPBU di Kota Bengkulu bahkan di Kabupaten dilaporkan kehabisan stok.
BACA JUGA:Mensyukuri Nikmat Islam
Krisis ini bukan kali pertama. Namun bagi kalangan dewan, janji Pertamina yang kembali meleset sudah berada di luar batas kesabaran.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, tak menutupi kemarahannya. Ia menilai Pertamina telah menipu publik dan mempermainkan janji.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Tidak akan Mundur Sebelum Pasar Bersih
“Tempo hari saya sudah berkunjung ke Pertamina, langsung ke manajer pemasarannya. Mereka menyatakan stok BBM di Bengkulu aman sampai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Nyatanya sekarang kosong. Artinya apa? Bohong mereka!” tegas Sumardi, Kamis sore (6/11).
Menurutnya, Pertamina saat itu bahkan menguraikan secara detail jalur distribusi bahan bakar untuk Bengkulu dari Jakarta, Teluk Bayur Padang, Lampung, hingga Sumatra Selatan melalui KAI. Semua diklaim lancar. Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
BACA JUGA:Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Bengkulu Desak Proses PAW Ketua DPRD Provinsi
“Kata mereka (Pertamina_Red) BBM Bengkulu akan dipasok dari Jakarta, Kemudian Teluk Bayur, Lampung dan Sumatera Selatan melalui KAI," ujar Sumardi dengan nada tinggi.
Sumardi mengaku kunjungannya ke Pertamina beberapa waktu lalu bukan tanpa alasan. Ia ingin memastikan stok BBM aman jelang Nataru agar Bengkulu tak lagi terjebak dalam siklus krisis tahunan. Namun, kata dia, upaya DPRD untuk mendorong antisipasi justru mendapat janji kosong.
BACA JUGA:Desa Kungkai Baru Masuk 10 Besar Desa Wisata Provinsi Bengkulu
“Saya sampaikan kepada pihak Pertamina, jangan dibiasakan setiap tahun, di momen Nataru masyarakat disibukkan dengan kelangkaan BBM. Bahkan, terjadi macet lalu lintas.,” ujar Sumardi.
Ia menilai Pertamina terlalu sering bersembunyi di balik alasan teknis. Padahal masyarakatlah yang selalu jadi korban.
“BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tambahnya.