Kabar Gembira, Ini Harga Sawit Bulan Agustus 2025

“Dari laporan yang kami terima, di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara, hanya satu pabrik yang berani membeli TBS di atas Rp 3 ribu per kilogram. Selebihnya, harga yang diberikan pabrik-pabrik CPO masih berkisar di bawah angka ketetapan,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

Fitri mendesak Pemprov Bengkulu untuk turun langsung melakukan pengawasan ketat. Menurutnya, tanpa langkah tegas, ketetapan harga hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

BACA JUGA:Dinas PUPR Kota Bengkulu Gerak Cepat Atasi Banjir

 

“Penerapan harga yang sesuai sangat krusial. Karena, langsung mempengaruhi pendapatan petani dan perekonomian daerah. Kalau harga yang dibayarkan jauh di bawah ketetapan, petani jelas dirugikan,” tegasnya.

Bagi para petani, kenaikan harga TBS yang diumumkan pemerintah adalah secercah harapan di tengah naik-turunnya harga komoditas. Namun, harapan itu sering pupus saat mereka menjual hasil panen.

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem, Pemkot Bengkulu Minta Masyarakat Waspada

 

Salah seorang petani di Mukomuko, Ardi (45), mengaku selama ini harga sawit yang ia terima hanya berkisar Rp 2.850 hingga Rp 2.950 per kilogram, jauh dari harga resmi. “Kami cuma bisa pasrah, karena pengepul bilang harga dari pabrik memang segitu. Padahal kami tahu ada ketetapan harga resmi,” keluhnya.

Situasi ini membuat banyak petani terjebak dalam posisi tawar yang lemah. Mereka tidak memiliki akses langsung ke pabrik dan bergantung penuh pada pengepul. Bahkan, beberapa petani memilih menjual cepat meskipun harganya rendah, demi menutupi biaya operasional kebun yang tidak sedikit.

BACA JUGA:Atasi Banjir di Kota Bengkulu, Peran Masyarakat Sangat Dibutuhkan

 

Masalah ketidaksesuaian harga TBS bukan hal baru di Bengkulu. Setiap kali penetapan harga diumumkan, selalu muncul keluhan dari petani soal perbedaan harga di lapangan.

Menurut pengamat pertanian dari Universitas Bengkulu, Dr. Rahmat Hidayat, persoalan ini membutuhkan solusi struktural. “Selama rantai distribusi masih dikuasai pengepul, posisi tawar petani akan selalu lemah. Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya koperasi atau badan usaha milik petani agar mereka bisa menjual langsung ke pabrik,” sarannya.

BACA JUGA:Walikota Bengkulu Ikut Takziah di Perumahan Alfatindo Bengkulu

Sumber: