170 Orang Sudah Dimintai Keterangan, Direktur PDAM Bengkulu Diperiksa di Polda

BACA JUGA:Warga Mulai Bangkit dari Puing-Puing, Gubernur dan Walikota Turun Tangan

 

Namun begitu, Ana menyebut tidak semua penerima PHL bersedia menerima pengembalian uang. Beberapa justru menolak karena alasan pribadi atau enggan terlibat lebih jauh dalam proses hukum.

“Ada yang menolak uang dikembalikan. Kami imbau agar siapa pun yang merasa pernah menyerahkan uang ke calo atau pihak tertentu, segera menghubungi kami untuk proses pengembalian. Ini bentuk tanggung jawab klien kami,” tambahnya.

BACA JUGA:Warga Mulai Bangkit dari Puing-Puing, Gubernur dan Walikota Turun Tangan

 

Kasus ini pertama kali mencuat setelah adanya temuan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit tersebut mengindikasikan bahwa beban keuangan PDAM Tirta Hidayah mulai tak sehat karena membengkaknya jumlah pegawai.

Dari total 359 pegawai PDAM, diketahui sebanyak 152 adalah pegawai tetap, 104 berstatus PHL, dan 104 lainnya berstatus honorer atau kontrak. 

BACA JUGA: Alur Pelayaran Pulau Baai Bengkulu Akhirnya Terbuka Juga

 

Ironisnya, meski beban pegawai kian berat, rekrutmen PHL terus berlangsung—bahkan 5 hingga 6 orang direkrut setiap bulan.

Yang mengejutkan, proses rekrutmen ini diduga dilakukan tanpa mekanisme resmi dan terindikasi terjadi praktik pungutan liar. Tak ada surat pengangkatan, tak ada perjanjian tertulis, namun ratusan orang diberi kursi sebagai PHL.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Tancap Gas Benahi Pulau Enggano

 

Langkah hukum terhadap Samsu Bahari juga semakin konkrit. Pada 24 Juni 2025 lalu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dalam surat itu, Samsu dinyatakan sebagai terlapor utama dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di tubuh PDAM.

Sumber: