World Bank Sarankan Indonesia Tetap Gunakan Data Garis Kemiskinan yang Dirilis BPS

PPP itu sendiri merupakan metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dolar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini di pasar keuangan, melainkan paritas daya beli. USD1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03, berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS).

 

"Penerapan PPP tahun 2021 juga menyiratkan revisi terhadap garis kemiskinan global," dikutip dari dokumen pembaruan Poverty and Inequality Platform (PIP) edisi Juni 2025.

 

Tiga garis kemiskinan global yang telah direvisi bank dunia mempertimbangkan 2021 PPP itu ialah dari USD2,15 menjadi USD3,00 untuk garis kemiskinan internasional atau yang biasanya menjadi ukuran tingkat kemiskinan ekstrem.

 

Sementara itu, untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah dari USD3,65 menjadi US$4,20, dan ukuran untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas, seperti Indonesia di dalamnya, dari semula sebesar USD6,85 2017 PPP menjadi USD8,30 2021 PPP.

 

Dengan ukuran garis kemiskinan terbaru itu, melalui data di dalam https://pip.worldbank.org/country-profiles/IDN, Bank Dunia mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia yang masuk kategori negara berpendapatan tinggi ialah sebesar 68,3 persen dari total jumlah penduduk pada 2024 sebanyak 285,1 juta jiwa. Dengan begitu jumlahnya menjadi 194,72 juta jiwa.

 

Bank Dunia mengakui sengaja ukuran kemiskinan yang berbeda dari definisi kemiskinan nasional yang digunakan oleh sebagian besar pemerintahan dunia.

 

"Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena digunakan untuk tujuan yang berbeda," tulis Bank Dunia dalam Lembar Faktanya.

 

Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah dan dikhususkan untuk konteks kondisi negaranya sendiri. Garis kemiskinan itu biasanya digunakan untuk menerapkan kebijakan di tingkat nasional, seperti menargetkan dukungan bagi masyarakat miskin.

Sumber: