100 Hari Kerja Helmi-Mian Didemo Aliansi Bengkulu Melawan

 

 

RADAR BENGKULU – Gedung Kantor Gubernur Bengkulu mendadak ramai, Senin siang (2/6). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Melawan menggelar aksi unjuk rasa, menuntut pertanggungjawaban kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka.

 

Tak seperti biasanya, unjuk rasa kali ini cukup menyita perhatian. Selain membawa spanduk kritis, massa yang mayoritas berasal dari berbagai organisasi mahasiswa itu juga menyuarakan tuntutan dengan lantang dan tertib.

 

Yang mengejutkan, aksi ini tidak hanya berakhir di pagar. Para mahasiswa berhasil membuat pemerintah provinsi membuka pintu komunikasi. Wakil Gubernur Ir. H. Mi’an, yang kini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur, turun langsung menemui massa.

Tuntut Tiga Hal, Mahasiswa Ultimatum Pemprov

 

Koordinator aksi, Riki Pratama Putra, menyebut bahwa aksi ini bukan sekadar seremonial 100 hari kerja. Menurutnya, banyak pekerjaan rumah Pemprov Bengkulu yang belum tersentuh.

BACA JUGA:Anggota Dewan Menyatakan Mukomuko Bisa Minta Bergabung ke Sumatera Barat

"Sudah 100 hari, tapi janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur belum tampak realisasinya. Kami tidak datang untuk sekadar orasi, tapi untuk mengingatkan dan menagih komitmen mereka," tegas Riki dalam orasinya.

 

Ada tiga tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa diantaranya. Surat Keputusan (SK) untuk menunda penerapan opsen pajak kendaraan, yang dinilai membebani rakyat. Bahkan, mereka mendesak agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera direvisi.

Sumber: