Pakaian Seragam Sekolah Jangan Jadi Beban, Disdikbud Bengkulu Larang Pungutan

BACA JUGA:Kejaksaan Negeri Sita Barang-Barang Milik Mantan Bupati Seluma

 

Rainer tidak menampik bahwa masih ada sekolah yang “nakal” dan diam-diam melakukan pungutan dengan dalih kerapihan dan keseragaman siswa. Pihak sekolah kadang berdalih bahwa pengadaan seragam secara kolektif bertujuan agar siswa terlihat rapi dan tidak berbeda-beda. Namun, bagi Disdikbud, alasan tersebut tidak bisa dibenarkan.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan, jika ada kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan untuk seragam, kami tidak segan memberikan sanksi tegas. Karena itu jelas melanggar aturan dan bisa mengarah pada gratifikasi,” tegas Rainer.

BACA JUGA:Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu Sabet Emas di Kejuaraan Asia Tenggara

 

Ia menyebutkan bahwa gratifikasi dalam bentuk apapun, termasuk pengadaan seragam, berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi dalam dunia pendidikan.

Di sisi lain, Disdikbud Provinsi Bengkulu juga mendorong agar sekolah dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif dan adil, terutama untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Salah satu caranya adalah dengan membuka ruang donasi seragam bekas layak pakai atau mengadakan program subsidi lewat dana BOS bagi yang sangat membutuhkan.

BACA JUGA:Kepala Staf Kepresidenan Sidak Langsung Program Makan Bergizi Gratis di Bengkulu

 

“Kalau memang ingin membantu siswa yang kurang mampu, lakukan dengan transparan dan melalui mekanisme yang sah, misalnya lewat BOS atau beasiswa dari pihak ketiga yang terverifikasi,” ucapnya.

Rainer juga mengapresiasi beberapa sekolah yang telah kreatif dan solutif dalam menghadapi persoalan seragam. Beberapa di antaranya memberi kelonggaran waktu bagi siswa untuk menyesuaikan diri tanpa tekanan.

BACA JUGA:Korupsi Mega Mall Bengkulu Melebar, 3 Tersangka Baru Ditetapkan Termasuk Eks Pejabat BPN Kota

 

Kepada para orang tua, Rainer mengimbau agar tidak segan melapor jika menemukan praktik pungutan liar dalam pengadaan seragam.

Sumber: