Jajaran Pemprov Bengkulu Diminta Lebih Agresif Rebut Program Pusat

 

Teuku menambahkan, meski terjadi penyesuaian anggaran, Pemprov Bengkulu tetap menempatkan program infrastruktur sebagai prioritas utama pada 2026 mendatang. Salah satu yang paling disorot adalah rencana pembangunan dan perbaikan jalan, serta pengadaan ambulan terpadu dengan total anggaran mencapai Rp700 miliar.

 

 

“Memang secara proporsi bisa ada penyesuaian karena dampak TKD, tapi program jalan dan ambulan tetap menjadi prioritas. Itu menyangkut kepentingan masyarakat luas,” jelasnya.

 

 

Namun, ia mengingatkan, keberhasilan menjaga agenda pembangunan sangat bergantung pada kemampuan OPD menjalin komunikasi intensif dengan kementerian teknis di Jakarta. 

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar setiap proposal program yang diajukan Pemprov Bengkulu bisa masuk dalam skema anggaran kementerian.

 

“Kalau hanya menunggu, ya tidak akan datang sendiri. Harus aktif melakukan pendekatan, mengajukan proposal, dan memastikan program yang diajukan relevan dengan prioritas nasional,” kata Teuku.

 

 

Selain mengandalkan program kementerian, Teuku juga mendorong Pemprov Bengkulu untuk memanfaatkan potensi dana Instruksi Presiden (Inpres) yang disiapkan untuk proyek-proyek strategis daerah. 

Menurutnya, dana Inpres bisa menjadi solusi cerdas untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber: