Jajaran Pemprov Bengkulu Diminta Lebih Agresif Rebut Program Pusat

 

“Inpres bisa menjadi salah satu jalan keluar. Misalnya, kalau program pembangunan jalan nilainya Rp 700 miliar dan kita dapat Inpres Rp 500 miliar, maka APBD cukup menanggung Rp 200 miliar saja. Itu jauh lebih ringan,” ungkapnya.

 

 

Ia menilai, pendekatan seperti ini dapat mengurangi tekanan fiskal daerah sekaligus memperluas ruang gerak pembangunan. Dengan sinergi yang baik antara Pemprov dan pemerintah pusat, Teuku optimistis Bengkulu bisa tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, meskipun TKD turun cukup signifikan.

 

 

Lebih jauh, Teuku mengingatkan pentingnya perubahan pola kerja di tingkat OPD. Ia menilai, selama ini masih banyak dinas yang bersikap pasif dan menunggu petunjuk teknis dari pusat. Padahal, di tengah situasi fiskal yang menantang, sikap reaktif seperti itu justru akan membuat daerah tertinggal.

 

“Setiap kepala OPD harus punya visi yang lebih luas, tidak hanya berpikir soal penyerapan anggaran, tapi juga bagaimana mencari tambahan sumber pendanaan. Ini saatnya reformasi birokrasi diterapkan secara nyata.” 

 

 

Teuku menilai, langkah-langkah strategis seperti optimalisasi program kementerian, pemanfaatan dana Inpres, dan inovasi pendanaan lain dapat menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal Bengkulu di masa depan.

 

“Kalau semua OPD bergerak serentak, saya yakin dampak penurunan TKD bisa ditekan. Bahkan, Bengkulu berpeluang mendapatkan program pusat yang nilainya jauh lebih besar dari dana yang berkurang,” ujarnya optimistis.

Sumber: