Sidak ke Workshop PUPR BU, Dewan Temukan Banyak Kejanggalan

RBO, ARGA MAKMUR – Carut marut tata kelola peralatan milik negara berupa alat berat di Workshop BU akhirnya mendapat perhatian serius dari Dewan BU. Anggota Komisi III DPRD BU melakukan Sidak ke UPTD Peralatan Workshop Dinas PUPR BU, Kamis siang (30/01) Kemarin.

Pada sidak tersebut, Ketua Komisi III DPRD BU, Hasdiansyah Hazadin dan rombongan menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari tidak adanya laporan peminjaman alat yang disewa oleh pihak luar, hingga sejumlah alat berat yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga diduga menjadi salah satu penyebab minimnya pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyewaan alat berat yang hanya sebesar Rp74 juta setiap tahunnya.

Selain menyayangkan sejumlah alat berat yang rusak, Dewan juga menyayangkan juga sikap Kepala UPTD yang tidak dapat menyebutkan secara pasti harga sewa yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukan laporan bukti hasil penyewaan alat berat sehingga terindikasi ada pungutan liar dari harga yang ditetapkan.

Pada sidak tersebut Dewan juga hanya disambut 2 PNS dan 1 Tenaga Honor yang dari pengakuan Kepala UPTD ada 6 PNS dan 18 Tenaga Honor yang bekerja serta tanpa dilengkapi kelengkapan alat kantor seperti Komputer, Printer di UPTD Peralatan Workshop Dinas PUPR BU. "Banyak kejanggalan yang kita temukan disini," kata Hazadin.

Kepala UPTD Peralatan Dinas PUPR BU, Hadi Suwato mengakui ada PNS yang menjadi Operator alat berat dan menerima bayaran sekitar Rp50 ribu perjam, sedangkan terkait laporan bukti penyewaan Hadi Suwato memilih bungkam serta mengklaim terakhir membaca Perbup Tahun 2018 lalu. "Ya benar, salah satu PNS jadi Operator alat berat yang menerima bayaran Rp50 ribu perjam," singkat Hadi Suwanto. (bri)

Sumber: