DKP Kota Bengkulu Perjuangkan Bantuan Mesin BBG Untuk Nelayan

RBO, BENGKULU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu saat ini mengupayakan seluruh kegiatan kenelayanan ke pusat. Karena saat ini anggaran yang ada di DKP untuk tahun 2020 belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para nelayan di Kota Bengkulu.

Kepala DKP Kota Bengkulu Syafriandi,ST.M.Si mengungkapkan saat ini mereka sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kepda nelayan yang ada berupa bantuan mesin Bahan Bakar Gas (BBG).

‘’Kita akan membawa proposal ke Kementrian dan mudah-mudahan dapat. Semuanya sudah dikoordinasikan. Data sudah diserahkan dan tinggal kita memfollow up kembali,”ujar Syafriandi.

Bantuan mesin BBG ini nantinya untuk menggantikan mesin BBM yang digunakan oleh nelayan tanpa menarik mesin yang mereka punya. Dan suatu saat nanti nelayan juga masih bisa menggunakannya untuk mencari ikan.

‘’Pada tahun 1919 kita sudah mendapatkan bantuan mesin sebanyak 145 unit dan diharapkan di tahun 2020 ini kita mendapatkan lebih dari itu yang kita sudah ajukan sebanyak 350 unit,”ungkapnya.

Untuk perbandingannya antara mesin BBM dan mesin BBG ini sangat besar pengaruhnya. Biaya yang digunakan mesin BBM bisa lebih hemat setengahnya apabila menggunakan mesin bahan bakar gas.

“Kalau kita menggunakan mesin BBM ini membutuhkan biaya sebesar sekitar Rp 80 .000, sedangkan kalau menggunakan mesin BBG ini hampir setengahnya yang harus dikeluarkan oleh nelayan,”jelas Andi memaparkan contoh.

Di tahun 2019 DKP juga sudah bekerjasama dengan pihak Pertamina untuk kesediaan bahan bakarnya untuk para nelayan. Karena keterbatasan dana yang dimiliki DKP, sehinnga belum bisa untuk menjadi pangkalan bahan bakar.

Dengan nelayan menggunakn mesin BBG ini, nelayan mampu untuk mensejahterakan taraf hidupnya dan menambah inkamnya tanpa mengeluarkan modal terlalu besar.

Dari ribuan nelayan, ada beberapa nelayan yang bakal menerima bantuan mesin ini, pihak DKP sudah mendata nelayan yang mempunyai mesin BBM.

Dengan data survei KTP yang masih bersatus swasta, ataupun buruh lepas pihak DKP akan memfasilitasi para nelayan merubah dengan status nelayan.

‘’Mengapa demikian? Kalau status mereka itu adalah swasta ataupun buruh lepas, pihak kementerian akan menolaknya proposal yang diajukan untuk mesin BBG ini.’’

Lebih lanjut dikatakan, saat ini Walikota Bengkulu sangat merespon dengan baik,dan memfasilitasi agar para nelayan nantinya mampu memperbaiki kehidupannya,mendapatkan kehidupan yang bahagia.(Sir-1)

Sumber: