Dewan Belum Dapat Laporan Soal Rasionalisasi Anggaran

Usin Abdisyah : Harus Persetujuan DPRD

RBO, BENGKULU – Terkait informasi yang mengatakan akan dilaksanakan rasionalisasi anggaran untuk APBD tahun 2020 ini yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu guna membayar sejumlah utang, menurut anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, MH mereka belum dapat laporan soal rencana rasionalisasi tersebut. “Sebetulnya gak ada rasionalisasi. Verifikasi sudah. Hasil verifikasi Mendagri untuk APBD Tahun 2020 itu sudah disampaikan pada kami. Lalu hasil evaluasi gak ada yang krusial. Hanya pada penetapan mata anggaran saja. Kalau soal jumlah tidak ada perubahan,” ungkap Usin, kemarin (18/2).

Kalaupun ada isu yang mengatakan bakal dilakukan rasionalisasi sebesar 30 persen di masing-masing OPD, politisi Partai Hanura Dapil Kota Bengkulu menegaskan, dia belum dapat laporan terkait itu. “Saya belum dapat laporan terkait rasionalisasi. Kalau ada rasionalisasi yang dilakukan oleh Gubernur atau OPD, maka itu harusnya disampaikan ke DPRD. Gak bisa mereka merasionalisasi sendiri. Apa alasannya? Kemudian mata anggaran mana saja yang mereka rasionalisasikan, kalau kemudian itu ada perintah Gubernur untuk rasionalisasi. Jangan rasionalisasi, APBD Tahun 2019 saja itu masih menjadi catatan kami di DPRD kok sampai ada pekerjaan yang belum terbayar,” kata Usin.

Sampai hari ini, sambung Usin, mereka belum terpikir apakah akan membayar proyek-proyek yang tahun 2019 lalu itu. “Karena itu bukan ada kesalahan di pemda Provinsi, tapi karena memang dari Menteri Keuangan dalam pencairan dana perimbangan. Nah, item-item apa saja yang dirasionalisasikan sampai sekarang belum ada laporan ke DPRD. Banggar juga belum ada rapat itu. Kalaupun rasionalisasi untuk bayar utang, itu tidak pernah ada dalam APBD yang kita tetapkan untuk bayar utang. Kalau dilakukan juga untuk bayar utang, itu pelanggaran dan itu sebuah kesalahan,” pungkas Usin. (idn)

Sumber: