Datangi Inspektorat dan DPMD, Warga Rawa Indah Somasi Kades

RBO, SELUMA - Sejumlah warga Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Jumat (19/7) mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) dan Inspektorat guna melayangkan berkas somasi atau pencabutan dukungan terhadap kades setempat. Somasi disampaikan, pasca adanya polemik dugaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang diduga tidak transparan dan sepihak yang berimbas dengan mundurnya 9 orang kepala dusun (Kadus) di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo. "Sesuai dengan kesepakatan setelah polemik yang terjadi beberapa waktu lalu, kami menyerahkan berkas somasi berupa penarikan dukungan masyarakat terhadap kepala desa," ujar Turunan Djarot, Jumat (19/6).

Terkait somasi itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD), Agus Jon Fadhilah mengaku telah menerima berkas tersebut. " Kami masih mempelajari permasalahan ini," ujar Agus Jon Fadhilah.

Sebelumnya, polemik desakan Kades Rawa Indah mundur memanas, setelah adanya kebijakan kades dan perangkat dalam menentukan sejumlah nama penerima bantuan tunai langsung (BLT) yang dinilai dan diduga sepihak dan lebih mementingkan kelompok tertentu. Dari data penerima BLT Dana Desa Covid -19 hanya 32 Kepala Keluarga (KK) melalui rapat musyawarah desa tanggal 20 April 2020 yang hanya dihadiri perangkat desa dan BPD serta pendamping desa, tanpa melibatkan kadus sebagai ujung tombak pemerintahan di desa.

"Penerima BLT Covid -19, 25 Persen dari Rp726.505.00; adalah 181.626.250. Selayaknya yang mendapatkan 100 KK, kenyataannya cuma 32 KK," ujar tokoh masyarakat Desa Rawa Indah lainnya, Jaya.

Sejumlah pihak juga menuding mekanisme pendataan dan penyaluran BLT di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo telah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. "Bahkan ada beberapa penerima BLT Dana Desa, saat pemberian uang tersebut dipesankan oleh tim dengan kata-kata" Ojo Omong-Omong" (jangan bilang-bilang-red). Kata -kata ini ada kesengajaan untuk melakukan kecurangan terhadap penyaluram BLT DD," sampainya.

Sementara dampak dari gejolak tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa mulai menurun. "Tindakan warga yang kontra dengan pemdes, mendesak ketua BPD dan anggotanya untuk memberikan arsip APBD Des dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kepada masyarakat dan meminta kades agar mundur," singkat Jaya. (One)

Sumber: