Senator Minta Pemda Buat Terobosan Bantu Nelayan Bengkulu

Senator Minta Pemda Buat Terobosan Bantu Nelayan Bengkulu

Riri Damayanti : Jangan Sampai Nelayan Kita Terjerumus dalam Kemiskinan

RBO, BENGKULU - Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang terpukul karena pandemi Covid-19. Pukulan tersebut disebabkan dengan semakin menurunnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas perikanan Indonesia, turunnya kapasitas industri pengolahan ikan dan ketenagakerjaan di sektor perikanan.

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief S.Psi mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2017, sektor perikanan di Bengkulu merupakan salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

"Saat masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kemarin saya mendapat curhat dari beberapa nelayan yang susah menjual hasil-hasil tangkapan mereka," ungkap Riri Damayanti kepada radarbengkuluonline.com, Jumat (19/6).

Meski situasi new normal perlahan-lahan telah mengembalikan gairah ekspor ikan dari Indonesia, paparnya, namun Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah mengeluarkan terobosan agar eksistensi perikanan dan nelayan Bengkulu dapat bertahan dan kembali bergairah.

"Dengan garis pantai yang panjang, kalau nggak digenjot di era pandemi ini, eksistensi sektor perikanan Bengkulu bisa terpuruk. Perlu terobosan agar optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan Bengkulu dapat terus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat," kata Riri.

Dengan adanya terobosan, Riri berharap dapat mencegah terjerumusnya nelayan Bengkulu ke dalam lubang kemiskinan.

"Banyak nelayan yang belum bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menjual komoditas ikan yang mereka tangkap. Ke depan pemerintah harus mendorong kreatifitas nelayan agar siap menghadapi berbagai tantangan. Termasuk wabah," ujarnya.

Riri memberikan apresiasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendorong perusahaan BUMN perikanan untuk menyerap produk perikanan yang bersumber dari pembelian ikan hasil tangkap nelayan dan budi daya sebanyak 3.000 ton setiap bulan.

"Di Bengkulu saya belum mendengar kebijakan yang sama diambil oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ada. Kalau belum ada, semoga bisa diadakan," pungkas Riri. (idn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: