Mau Tidak Mau, Kepahiang Pangkas Anggaran OPD
RBO >>> KEPAHIANG >>> Sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhirnya wabah virus corona atau (Covid-19). Akibat virus tersebut, ini sangat berdampak pada semua sektor ditahun 2021 ini. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan untuk merefocussing angggaran bagi pemerintah daerah. Termasuk Kabupaten Kepahiang. Diketahui sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2021 sudah lebih dulu direfocussing oleh pemerintah pusat senilai Rp 48 miliar. Berdasarkan SE Kemenkeu, Pemkab Kepahiang merefocussing 8 persen anggaran dana alokasi umum dan 10 persen dari dana insentif daerah (DID) untuk penanganan covid-19. Asumsi anggaranya mencapai Rp 40 miliar.
Terkait hal tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Sekretaris Kabupaten Kepahiang Zamzami Zubir, SE MM, membenarkan. Pemda Kepahiang harus merasionalisasi anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Refocussing DAU keseluruhan otomatis sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian refocussing lagi ditingkat daerah.
"Jadi, sampai ke tingkat OPD DAU 8 persen, DID 10 persen dan DD/ADD 8 persen yang langsung ke desa-desa. Asumsi anggaranya mencapai Rp 40 miliar untuk refocussing DAU otomatis harus merasionalisasikan angggaran, program dan kegiatan pada OPD."
Dia mengatakan, mau tidak mau hal itu harus dilakukan. Pemangkasan dilaksanakan pada pos belanja modal dan belajar barang APBD. "Besarnya pemangkasan di masing-masing OPD tidak sama. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kita lihat masing-masing OPD kebutuhannya berbeda, realokasi jumlah pemotongannya juga berbeda."
Saat ditanya OPD mana saja akan akan dilakukan refocussing, namun Sekda Kepahiang belum dapat membeberkan OPD mana yang paling banyak dipangkas. Ini dikarenakan pembahasannya masih akan berlanjut dan belum sampai ke tahap akhir. "Kita belum bisa jabarkan mana OPD yang paling banyak dipangkas. Soalnya belum final.(crv).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share: /*props */?> /*google ads */?> /*amp advernative */?>
- 1 Survei Pilkada Kota Bengkulu 2024: Elektabilitas Persaingan Ketat Elektabilitas di Jelang Pencoblosan
- 2 Tim Hukum Rohidin Kaji Penetapan Tsk oleh KPK dan Siap Ajukan Praperadilan
- 3 Aliansi Masyarakat Peduli Bengkulu Tuntut Pembebasan Gubernur Rohidin dari KPK
- 4 Ikuti 9 Cara Memilih Mobil untuk Jalur Ektrem, Berbukit dan Pegunungan
- 5 Toyota Mirai vs Hyundai Nexo: Masa Depan Kendaraan Tanpa Emisi?
- 1 Survei Pilkada Kota Bengkulu 2024: Elektabilitas Persaingan Ketat Elektabilitas di Jelang Pencoblosan
- 2 Tim Hukum Rohidin Kaji Penetapan Tsk oleh KPK dan Siap Ajukan Praperadilan
- 3 Aliansi Masyarakat Peduli Bengkulu Tuntut Pembebasan Gubernur Rohidin dari KPK
- 4 Ikuti 9 Cara Memilih Mobil untuk Jalur Ektrem, Berbukit dan Pegunungan
- 5 Toyota Mirai vs Hyundai Nexo: Masa Depan Kendaraan Tanpa Emisi?