Terpaksa, 22 Honorer DPPKB-P3A Harus Kehilangan Pekerjaan, Ini Sebabnya!

MANNA, RADARBENGKULUONLINE.COM - Untuk Pekerja Harian Lepas (PHL) dan penjaga malam di diinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-P3A) Bengkulu Selatan harus berhenti. Tercatat ada 22 honorer yang selama ini mengabdi di dinas tersebut.

Keputusan itu dilakukan karena  dana untuk pembayaran gaji sudah tidak dianggarkan lagi. Menyoaol hal itu, Kepala DPPKB-P3A BS Fery Kusnadi, SE menyampaikan bahwa  selama ini honorer yang ada dibayar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan melalui APBN ke DPPKB-P3A. Tetapi tahun 2023 ini ternyata tidak dianggarkan kembali,sehingga tidak ada kemampuan Dinas untuk membayar gaji para honorer itu.

BACA JUGA:Soal Ini, Pemkab Bengkulu Selatan Bersurat ke TNI AU Palembang

"Tetapi kalau mereka masih mau membantu kita silahkan saja, maka dengan senang hati akan kita terima. Memang ada beberapa balai yang masih memberdayakan mereka. Tetapi balai tersebut harus mampu membayar upah mereka, kalau untuk kita sampai saat ini tidak ada anggaran,dimana setiap bulan kita harus mengeluarkan honornya sebesar Rp.750 ribu per orang," ucap Ferry di ruangannya.

BACA JUGA:Inilah 13 Orang Minang Kabau Yang Pernah Memimpin di Bengkulu Selatan

Kalaupun mau dianggarkan di APBD perubahan, tetap tidak bisa karena Dinas harus membuatkan SK yang baru. Menurutnya tidak masuk akal jika dibuatkan SK nya dari Januari, namun baru dibayarkan pada APBD perubahan sekira bulan Juli atau September. Bahkan sesuai dengan aturan dari pusat bahwa untuk tahun 2023 ini memang semua honorer akan dihapuskan, dan digantikan dengan P3K.

BACA JUGA:Ada Apa? KPU Seluma Terus Ramai Didatangi Warga

"Apalagi informasi yang kita dapatkan dari BPKSDM bahwa untuk honorer yaitu PHL pertanggal 26 November 2022 sudah tidak ada lagi,wajar saja kalau 2023 ini tidak dianggarkan kembali,memang sedih kalau kita melihat kondisi mereka tetapi kami juga tidak bisa mengeluarkan dana dari sumber yang lain untuk membayarnya," pungkas Ferry.(afa)

Sumber: