Anggota DPD RI Ahmad Kanedi Soroti Persoalan Kisruh Uang Transportasi KPPS

RADAR BENGKULU - Sebuah kontroversi muncul di Kota Bengkulu ketika banyak anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menerima uang transportasi saat pelantikan.

Peristiwa ini menimbulkan perdebatan antara KPPS dan KPU itu menjadi perhatian dan sorotan anggota DPD RI, H. Ahmad Kanedy.

Dia menyoroti perlunya pembenahan dalam sistem administrasi.

Ahmad Kanedi menyatakan kekecewaannya dan menggambarkan perlunya perbaikan dalam sistem administrasi.

"Yang mana hak itu harus diberikan. Karna ini mendesak sesuai kebutuhan, itu harus ada. Maka perlu dibenahi birokrasi tersebut. Kadang lambat mengusulkan serta tidak melengkapi dokumen pendukung, tolong benahi," ungkap Bang Ken-- sapaan akrabnya. 

BACA JUGA:Motor Listrik Terbaru dari Honda, Kenali Fitur Keselamatan EM 1 e

BACA JUGA:Daftar Harga Motor Listrik Bekas di Tahun 2024, Ada yang Hanya Rp 4 Juta

BACA JUGA:Mobil Listrik dan LCGC Diperkirakan Makin Populer di Tahun 2024, Ini Faktor Utamanya

Ia minta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memperhatikan dan memperbaiki sistem administrasi, khususnya terkait keterlambatan pemberian uang transportasi kepada KPPS. 

"Harapannya ketua KPU untuk dapat mengomandoi perbaikan itu, sehingga tidak terjadi keterlambatan dikarnakan lambatnya proses administrasi."

Namun, tanggapan dari KPU dan perwakilan KPPS menciptakan kebingungan. Oknum KPPS, AG, mengeluh karena tidak menerima uang transportasi.

Sementara Sekretaris KPU Kota Bengkulu, Zahyochi menjelaskan bahwa uang transportasi akan diberikan setelah Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS mendatang, dengan nominal Rp 50 ribu melalui transfer.

Ketua KPU Kota Bengkulu, Rayyendra Pirasad, juga membenarkan bahwa uang transportasi akan diberikan setelah Bimtek.

"Untuk lebih mendalam, alangkah baiknya untuk dikonfirmasi dengan Sekretaris KPU Kota. Namun itu akan diberikan setelah Bimtek (Uang Transportasi, red)," ujar Rayyendra.

Sumber: