Presiden Joko Widodo Sudah Beri Sinyal BBM Naik Mulai 1 Juni 2024

Presiden Joko Widodo Sudah Beri Sinyal BBM Naik Mulai 1 Juni 2024

Nampaknya Presiden Joko Widodo memberi sinyal kenaikan BBM pada Juni 2024 mendatang. Meski harga minyak mentah terus merangkak naik imbas konflik negara timur tengah-poto ilustrasi-

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Nampaknya Presiden Joko Widodo memberi sinyal kenaikan BBM pada Juni 2024 mendatang.

Meski harga minyak mentah terus merangkak naik imbas konflik negara timur tengah, per Mei 2024 pemerintah masih menahan harga BBM.

Menurut Presiden, semua aspek tersebut akan dikalkulasi dan dihitung lewat pertimbangan yang matang.

"Harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung, semua akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena, itu menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Presiden Jokowi, Senin 27 Mei 2024 yang dikutip dari laman DISWAY.ID.

BACA JUGA:Dicari Istri, Kakek Ditemukan Tergantung Dalam Kamar

BACA JUGA:Vivo Y36t Resmi Dirilis, Handphone Merk China Murah Hanya Rp 1 jutaan saja

Kepala Negara menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya kalau urusan minyak," tutur Presiden.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga selaku operator penyaluran BBM masih melakukan review terkait keputusan apakah harga BBM naik, atau kembali ditahan pada Juni 2024.

"Masih kami review," kata Corporate secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting saat dihubungi Disway.

BACA JUGA: 453 Anggota PPS Dilantik Ketua KPU Mukomuko, 57 Persen Petugas PPS di Mukomuko Didominasi Perempuan

BACA JUGA:5 Rekomendasi Tempat Makan Nasi Uduk di Kota Bengkulu, Tempat Sarapan yang Harganya Mulai Rp 5 Ribuan

Lebih lanjut Irto menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

"Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan Pemerintah," tutur Irto.(**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: