Ini Kabar Pelantikan 6 Peserta Seleksi Lelang JPTP Provinsi Bengkulu Tahun 2024

BACA JUGA:Dilengkapi 4-Silinder Tenaga 140 Daya dan Torsi 170nm, Mobil Toyota Corolla Altis Bekas Turun Harga

BACA JUGA:Zoom Telefoto Sony Xperia 1 VI Ungguli Samsung Galaxy s24 ultra dan Google Pixel 8 Pro. Berapa Harganya?

Pada Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Bengkulu, kandidatnya adalah Syahjudin, S.Pd; M. Multazam, S.Pd, M.Pd; dan Frans Setiawinata, SE, MM. 

Untuk Jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, kandidatnya adalah Alfian Martedy, S.Si; Yudi Karsa, ST, M.Si; dan Irawan Efendi, SE, MM.

 Selanjutnya, pada Jabatan Kepala Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, kandidatnya adalah Ferry Ernez Parera, S.STP, M.Si; Moga Darusman, S.STP, M.Si; dan Partono, SE, ME. 

Sedangkan pada Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, kandidatnya adalah Hafni, SE, M.AP; Jais Effendi, S.P, M.Si; dan Eropa, SKM, ME.

Untuk Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus Bengkulu, kandidat yang lolos adalah dr. Ari Mukti Widodo; dr. Widyawati, Sp.PD, Finasim; dan drg. Adhe Ismunandar, Sp.BM.

Proses seleksi dan pengumuman nama-nama ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Bengkulu untuk memastikan bahwa pejabat yang dipilih memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

BACA JUGA:3 Rekomendasi Mouse Gaming Terbaik 2024: Cocok Untuk Anak E-sport! Simak Juga Kelemahan dan Kelebihannya

Namun, dengan adanya peraturan mengenai kewenangan pelantikan pada masa Pilkada, semua proses ini harus menunggu izin dari Mendagri.

"Kami berharap proses izin ini dapat segera selesai, sehingga pelantikan dapat dilakukan sesuai jadwal dan pejabat yang terpilih dapat segera menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat," pungkas Gunawan.

Pemprov Bengkulu terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengisian jabatan dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Dengan menunggu izin Mendagri, Pemprov Bengkulu memastikan bahwa semua prosedur telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan daerah. 

Sumber: