Pemprov Bengkulu Gelar Rakor Evaluasi Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu

 

RADAR BENGKULU Online- Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Acara ini dilaksanakan di sebuah hotel di kawasan Kota Bengkulu pada Kamis, 18 Juli 2024.

Rakor ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, yang mewakili Gubernur Bengkulu.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu dan perwakilan dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Kemendagri RI melalui pertemuan virtual (zoom meeting).

Selain itu, peserta dari Biro Hukum dan Biro Organisasi se-Provinsi Bengkulu turut hadir dalam acara ini.

Dalam sambutannya, Nandar Munadi menegaskan bahwa Rakor ini merupakan salah satu tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Rakor ini bertujuan untuk menjalankan amanah sebagai wakil pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, memiliki keunggulan kompetitif, dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat.

"Rakor ini diadakan untuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam mempersiapkan percepatan penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)." Jelasnya.

BACA JUGA:Bengkulu Masuk 16 Besar Provinsi yang Memiliki Cadangan Batu Bara Terbanyak se Indonesia

BACA JUGA:Lika-Liku Pencalonan Ariyono Gumay-Harialyyanto Menuju Pilwakot Bengkulu 2024, Berjuang Agar Memenuhi Syarat

Penyederhanaan birokrasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera menyelesaikan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di masing-masing daerah. Penyederhanaan birokrasi ini mencakup beberapa tahapan, antara lain penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah, penyetaraan jabatan, serta pelaksanaan sistem kerja.

 

"Hal itu guna menindaklanjuti arahan dari Kemendagri RI melalui Ditjen Otonomi Daerah yang meminta Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota untuk segera menyelesaikan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di pemerintahan daerah masing-masing," ujar Nandar Munadi.

 

Sumber: