Bawaslu Benteng Bakal Telusuri Keterlibatan Kades di Pilkada Serentak 2024

 

"Mari kita awasi bersama proses Pilkada 2024. Pengawasan aktif dari masyarakat sangat membantu Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran. Tanpa dukungan masyarakat, sulit bagi kami untuk mendeteksi pelanggaran yang mungkin tersembunyi di berbagai pelosok," lanjutnya.

 

Dalam beberapa bulan ke depan, Bawaslu akan memperkuat pengawasan di tingkat desa, khususnya terhadap potensi pelanggaran netralitas.

Roni memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada kepala desa atau aparatur desa yang terbukti berpihak pada salah satu calon kepala daerah.

“Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan lancar, adil, dan tanpa pelanggaran. Tindakan tegas akan diambil jika ada kepala desa atau aparat yang tidak netral, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang semakin dekat membuat pengawasan terhadap para pejabat publik menjadi semakin ketat.

Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran netralitas, baik oleh kepala desa maupun aparatur desa lainnya.

Roni menekankan, meskipun pengawasan menjadi tugas utama Bawaslu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas proses pemilu tidak bisa dianggap sepele. "Tanpa pengawasan dari masyarakat, sulit bagi kami untuk bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang mereka saksikan." 

Dengan komitmen yang kuat dari Bawaslu Bengkulu Tengah dan dukungan masyarakat, diharapkan proses Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kehendak rakyat, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya netral.

Proses pengawasan ini tidak hanya akan berfokus pada aparatur desa, tetapi juga mencakup seluruh pihak yang berpotensi memengaruhi jalannya pemilihan. 

"Kami akan menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu. Netralitas adalah harga mati dalam Pilkada," tutur Roni. 

Sumber: