Respon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Terkait Rencana Kenaikan TPP ASN Provinsi

Ia mengkhawatirkan, jika wacana kenaikan TPP tidak segera dibahas dan dimasukkan ke dalam pagu anggaran, maka hal ini hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi.

“Jangan hanya sekadar wacana kenaikan TPP di tengah kampanye, sedangkan di pagu anggaran untuk tahun 2025 belum ada rincian anggaran kenaikan TPP ASN Pemprov Bengkulu. Jangan sampai hanya menjadi jargon politik tanpa ada langkah nyata.” 

Seperti diketahui, Pemprov Bengkulu saat ini sedang mempersiapkan penyesuaian TPP ASN untuk Tahun Anggaran 2025.

Rencana ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus menjadi stimulus agar mereka dapat bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat. 

Meskipun demikian, besaran TPP yang direncanakan untuk tahun 2025 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan TPP tahun ini.

Menurut informasi yang beredar, penyesuaian TPP ASN tahun 2025 akan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru. 

Standar penghitungan TPP di masa mendatang diproyeksikan akan mengacu pada standar hidup di Ibu Kota DKI Jakarta.

Sehingga, diharapkan besaran TPP ASN di seluruh daerah, termasuk Bengkulu, akan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing wilayah.

Namun, Teuku Zulkarnain menilai bahwa standar nasional yang diterapkan tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah.

Ia berharap, penyesuaian TPP ASN Bengkulu nantinya tidak hanya mengikuti acuan dari Jakarta, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial ekonomi setempat.

“Penyesuaian TPP memang baik jika mengacu pada standar nasional, tetapi kita juga harus melihat kemampuan daerah. Jangan sampai kenaikan ini memberatkan APBD. Apalagi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja ASN di lapangan.”

Sementara itu, meski wacana kenaikan TPP disambut baik oleh sebagian besar ASN, isu ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran.

Salah satunya adalah mengenai konsistensi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Pemprov Bengkulu benar-benar akan merealisasikan kenaikan ini, atau hanya sekadar wacana tanpa tindak lanjut yang jelas.

Selain itu, beberapa kalangan juga menilai bahwa kenaikan TPP seharusnya tidak hanya difokuskan pada besaran nominalnya, tetapi juga pada sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN. 

Sumber: