Isu Perubahan Postur APBD 2025 Provinsi Bengkulu Mengemuka

Ia menyoroti kondisi infrastruktur di berbagai daerah di Bengkulu yang hingga kini masih memprihatinkan. "Masih banyak jalan yang rusak, akses masyarakat sulit. Ini harus menjadi prioritas bersama. Harapan masyarakat harus mulai direalisasikan, apalagi dalam program 100 hari Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mi'an," tambahnya.

Menurut Teuku, perbaikan infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan atau jembatan, tapi juga membuka akses ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat di pelosok. "Kalau akses masyarakat lancar, ekonomi mereka akan tumbuh. Anak-anak juga lebih mudah bersekolah. Itu dampaknya besar," jelasnya.

Meski demikian, baik Edwar maupun Teuku sepakat bahwa polemik ini tidak perlu diperbesar. Evaluasi APBD, kata mereka, adalah proses yang wajar dan rutin dilakukan setiap tahun. Yang penting, transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Sementara publik menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri, isu ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah dan DPRD. Penyusunan anggaran bukan sekadar formalitas, melainkan penentu arah pembangunan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Anggaran yang disusun dengan baik dan berfokus pada prioritas seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Bengkulu. Dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, polemik ini semestinya bisa diakhiri dengan solusi konkrit dan langkah nyata di lapangan.

Seperti yang disampaikan Teuku, "Tugas kita adalah merealisasikan janji kepada rakyat. Jangan sampai ada anggaran yang terbuang sia-sia. Bengkulu harus maju, dan itu dimulai dari penggunaan anggaran yang tepat sasaran," sampainya. 

Sumber: