Realisasi Belanja Negara Provinsi Bengkulu hingga 20 Desember 2024 Mencapai Rp 15,944 triliun

 

Namun, insentif fiskal menunjukkan perbaikan. Pada tahap II, empat pemerintah daerah, yakni Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Rejang Lebong, dan Pemkab Lebong, berhasil menerima total Rp18,1 miliar. Meski demikian, masih ada satu pemerintah daerah yang belum menerima insentif fiskal, mengindikasikan perlunya percepatan pengelolaan dokumen salur.

 

Kinerja APBD regional Bengkulu hingga 30 November 2024 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp8,912 triliun atau 66,94 persen dari target, sementara belanja daerah mencapai Rp9,281 triliun atau 67,35 persen dari pagu. Defisit APBD tercatat sebesar Rp368,78 miliar, setara 79,10 persen dari pagu.

 

Namun, terdapat perbedaan data penyaluran TKD antara laporan APBN dan realisasi APBD. Menurut akun iAccount APBN, penyaluran TKD mencapai Rp10,116 triliun, tetapi laporan realisasi APBD hanya mencatat Rp8,158 triliun. 

 

“Disparitas ini terjadi karena beberapa pemerintah daerah belum melaporkan secara lengkap penerimaan APBD ke DJPK,” jelas Irfan.

 

Ia juga menyoroti perlambatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun akibat terlambatnya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap anggaran di semester pertama 2024.

 

Sisa belanja modal yang masih cukup besar hingga akhir tahun menjadi perhatian utama. Dengan hanya tersisa beberapa hari sebelum tahun anggaran berakhir, risiko penyelesaian kegiatan meningkat.

 

“Belanja modal yang belum terserap berpotensi menghambat pelaksanaan proyek strategis. Oleh karena itu, kami mendorong percepatan realisasi belanja modal, khususnya untuk infrastruktur prioritas,” kata Irfan.

 

Sumber: