APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Masih Menunggu Registrasi Resmi Mendagri, Kok Lambat ya?

“Defisit ini masih ditingkat yang bisa kami atasi. Kita optimis bisa menutupnya. Salah satunya dengan memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya,” ungkap Edwar Samsi.

Ia juga menyebutkan bahwa rancangan APBD 2025 telah memberikan ruang bagi program 100 hari kerja gubernur terpilih. Program tersebut mencakup pengadaan ambulans, pembangunan infrastruktur. Seperti jalan lintas provinsi, dan alokasi anggaran untuk BPJS kesehatan.

“Ini juga menjadi kesempatan bagi TAPD untuk memformulasikan program prioritas gubernur baru. Beberapa diantaranya adalah pengadaan ambulans, pembangunan jalan, dan program BPJS Kesehatan,” jelas Edwar.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi, juga menyampaikan bahwa APBD 2025 saat ini masih berproses di Kemendagri. Ia optimis bahwa evaluasi akan selesai tepat waktu, sehingga APBD bisa segera direalisasikan tanpa hambatan.

“Kami masih menunggu, tapi optimis semuanya akan selesai sesuai jadwal. Kami harap masyarakat juga bersabar,” ujar Haryadi.

Meskipun registrasi APBD 2025 berpotensi molor, DPRD dan TAPD Provinsi Bengkulu telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Salah satunya adalah mempercepat proses pembahasan begitu evaluasi dari Kemendagri diterima.

Selain itu, defisit anggaran yang ada diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas. Fokus utama tetap pada layanan dasar masyarakat. Seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

APBD 2025 tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi juga simbol kesiapan pemerintah daerah menghadapi tantangan di tahun mendatang. Dengan adanya program prioritas seperti pengadaan ambulans dan perbaikan jalan lintas provinsi, masyarakat menaruh harapan besar pada kelancaran realisasi APBD

Sumber: