Persoalan Temuan Dana Desa Berlanjut, Pendamping dan DPMD Dipanggil, Ini Jadwalnya

"Ya, kami perlu mendengarkan keterangan pendamping dan Dinas PMD sebagai pendalaman, sebelum nanti kita mencari solusi," papar Armansyah. 

 

Terkait dengan permintaan para Kades yang meminta toleransi terhadap temuan kegiatan fisik Dana Desa tahun 2024 lalu, Armansyah mengatakan, nanti kedua belah pihak (Inspektorat dan Kades) akan dipertemukan. 

 

"Mereka nanti kita ajak sama-sama mencari solusi. Inikan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) sudah ada dan sudah didistribusikan. Kami berharap nanti ada jalan keluar yang terbaik," harap politisi Gerindra ini. 

 

Yang lebih penting lagi, menurut Armansyah, adanya pemeriksaan atau audit kegiatan fisik Dana Desa oleh Inspektorat dan kemudian mendapat reaksi dari para pemerintah desa, hikmahnya justru semua pihak bisa mengambil langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya. 

 

"Yang paling penting itukan bagaimana pengelolaan dana desa di tahun 2025 ini dan selanjutnya bisa aman, ada perbaikan sehingga tidak lagi banyak temuan. Solusi itu nanti yang kita bedah," tutur Armansyah. 

 

"Makanya kita dengar dulu keterangan dari banyak pihak terkait. Supaya bisa lebih mendalam, sebagai bahan kita memberikan solusi untuk kebaikan bersama," pungkas Armansyah. 

 

Sekedar mengulas, pada tahun 2024 lalu tim auditor Inspektorat Mukomuko melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan fisik Dana Desa di ratusan desa di Mukomuko. Hasilnya ditemukan banyak selisih perhitungan. Sehingga pemerintah desa harus mengembalikan temuan tersebut. 

 

Para Kades tampaknya belum menerima sepenuhnya hasil pemeriksaan tim Inspektorat itu. Sebab, pemeriksaan tim auditor menggandeng tim ahli dari Dinas PUPR. Sementara pemerintah desa melaksanakan kegiatan fisik berdasarkan RAB dan gambar perencanaan yang sudah diverifikasi TA-ID/PDTI. 

Sumber: