Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Minta PT Pasopati Jaya Abadi Buat Patok Batas IUP

 

RADAR BENGKULU – Keberadaan galian C milik PT. Pasopati Jaya Abadi di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko kembali menuai sorotan dari masyarakat adat setempat.

Masyarakat mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan pengecekan lapangan guna mengungkap fakta sebenarnya terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut.  

Perwakilan Masyarakat Adat Desa Penarik, Juhara, secara tegas mempertanyakan legalitas IUP PT. Pasopati yang mencakup area seluas 11,9 hektare (Ha). Menurutnya, meskipun administrasi izin tersebut dikelola melalui desa tetangga, lokasi pertambangan justru berada di wilayah Desa Penarik.

 "Ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Bagaimana bisa izin dikeluarkan untuk desa lain, tetapi aktivitas pertambangannya justru di wilayah kami?" ujar Juhara.  

Juhara menegaskan, masyarakat adat Desa Penarik meminta Dinas ESDM dan instansi terkait segera turun ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran fakta tersebut.

"Hanya dengan pengecekan lapangan, pertanyaan kami bisa terjawab," tegasnya.  

BACA JUGA:Masyarakat Adat Tolak Tambang Galian C di Sungai Air Dikit, Mengadu ke ESDM

Masyarakat adat Desa Penarik menilai, transparansi dalam penerbitan IUP dan pengawasan aktivitas pertambangan sangat penting untuk mencegah konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Mereka khawatir, jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan akan merugikan masyarakat setempat.  

"Kami tidak ingin ada lagi ketimpangan seperti ini. Pemerintah harus hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan," kata Juhara.  

Terpisah, Direktur CV. Agung Wijaya, Ridho Wijaya, menyoroti permasalahan lain terkait titik koordinat IUP PT. Pasopati. Menurutnya, titik koordinat yang tercantum dalam izin tersebut telah bergeser dari lokasi semula.

"Kami meminta agar titik koordinat IUP dikembalikan seperti semula. Karena, ini juga berkaitan dengan pembayaran pajak yang seharusnya disetorkan ke Desa Penarik," jelas Ridho.  

Ridho menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti surat klarifikasi dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu. Namun, hingga saat ini, masalah tersebut belum menemui titik terang. "Kami berharap ada kejelasan dari pihak berwenang agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan," ujarnya.  

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Fajar Nugraha, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membeda-bedakan perusahaan dalam menangani persoalan ini. Namun, sebelum melakukan pengecekan lapangan, Fajar meminta PT. Agung Wijaya dan PT. Pasopati memenuhi kewajiban administratif terlebih dahulu.  

Sumber: