Anggota DPRD Bengkulu Serap Aspirasi Masyarakat, Soroti Pungutan Sekolah dan BPJS

RADAR BENGKULU – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 1 Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain, S.E., menggelar reses masa sidang pertama tahun 2025 dengan mengusung tema "Jaring Aspirasi Masyarakat untuk Bantu Rakyat." Dalam kegiatan tersebut, Zulkarnain menyoroti sejumlah persoalan yang masih dialami masyarakat, terutama terkait pungutan sekolah dan penahanan ijazah bagi siswa yang memiliki tunggakan biaya.  

Teuku Zulkarnain menegaskan bahwa praktik pungutan liar di sekolah-sekolah, termasuk uang pembangunan, uang perpisahan, hingga penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), harus segera dihentikan.

"Saat ini tidak boleh lagi sekolah memungut biaya apapun kepada siswa. Baik itu uang pembangunan maupun uang perpisahan. Bahkan, sekolah tidak boleh menjual LKS kepada siswa. Tidak ada lagi alasan untuk menahan ijazah siswa karena tunggakan biaya," tegasnya.  

BACA JUGA:Bermanfaat Sekali, Bupati Bengkulu Utara Ikuti Retreat Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang

BACA JUGA:Wakil Gubernur Mian Akui 40 Persen Jalan dan Jembatan di Provinsi Bengkulu Rusak

Menurut Teuku Zulkarnain, hal ini telah diatur dalam Surat Instruksi Gubernur Bengkulu yang melarang sekolah melakukan pungutan tidak resmi. Ia meminta masyarakat untuk melaporkan jika masih menemukan praktik serupa.

"Ini sudah menjadi aturan yang jelas. Masyarakat harus berani melaporkan jika ada sekolah yang masih melakukan pelanggaran."  

Selain masalah pendidikan, Teuku Zulkarnain juga menyoroti persoalan tunggakan BPJS Kesehatan yang masih membebani masyarakat miskin. Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah mencanangkan program BPJS gratis bagi masyarakat tidak mampu.

"Tidak boleh lagi ada masyarakat miskin yang menanggung tunggakan BPJS. Program pemerintah sudah jelas, BPJS untuk masyarakat miskin harus gratis."  

Teuku Zulkarnain mengapresiasi program BPJS gratis yang dijalankan pemerintah, namun ia meminta agar sosialisasi program ini diperluas agar lebih banyak masyarakat yang memahami haknya.

"Tidak boleh lagi masyarakat yang ada tunggakan BPJS tidak mendapatkan pelayanan rumah sakit."  

Dalam reses tersebut, ia juga mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Ia berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

"Kami akan memastikan setiap aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dengan serius. Ini adalah tugas kami sebagai wakil rakyat."  

Zulkarnain berharap, melalui reses ini, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera diatasi. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Butuh sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini."

Sumber: