Orangtua Mengadu Siswa SMAN 5 Kota Bengkulu Dikeluarkan, DPRD Provinsi Panggil Sekolah dan Dikbud

radarbengkuluonline.id – Suasana di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mendadak riuh pada Selasa, 19 Agustus 2025. Puluhan wali murid dengan wajah gusar datang menyampaikan keluhan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh SMA Negeri 5 Kota Bengkulu.

Bagaimana tidak, 42 siswa yang sudah sebulan penuh mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut tiba-tiba dikeluarkan alias drop out (DO). Alasannya anak-anak mereka disebut tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

BACA JUGA:Kadis DKP Kota Bengkulu Terlibat Kasus Tabrak Lari, Korban Tewas Ketika Ingin Joging Pagi

 

Keputusan mendadak ini sontak menimbulkan protes keras. Para orang tua murid menilai kebijakan sekolah bukan hanya mencederai hak anak mereka, tetapi juga menyalahi logika sehat.

“Kalau sudah satu bulan ikut belajar, berarti status mereka siswa resmi. Masa tiba-tiba dikeluarkan dengan alasan tak terdaftar di Dapodik. Ada yang tidak benar di sini,” ujar Afria, salah seorang wali murid dengan nada kecewa.

BACA JUGA: Melaju ke Tingkat Nasional, PS Mukomuko Keluar Sebagai Juara Piala Soeratin U13

 

Di hadapan anggota DPRD, Afria menuturkan kekecewaannya. Ia menilai anak-anak seolah dijadikan korban kesalahan administrasi. Lebih miris lagi, keputusan itu hanya disampaikan secara lisan.

“Sekolah bahkan meminta kami menandatangani surat persetujuan, seolah kami rela anak-anak dikeluarkan. Ini intimidasi namanya,” ungkapnya.

BACA JUGA:Silaturahmi Mahasiswa Baru FUAD UIN Fatmawati Sukarno Berakhir Meriah

 

Ghozali, wali murid lainnya, menambahkan bahwa seluruh siswa yang dikeluarkan sudah melalui proses penerimaan resmi. Ada yang lewat jalur prestasi, afirmasi, domisili, bahkan mutasi. “Semua prosedur diikuti. Mereka dinyatakan lulus, bahkan sudah belajar di kelas. Tapi kenapa sekarang malah disuruh keluar?” katanya.

Menurut Ghozali, sebanyak 42 siswa dari berbagai kelas kini menghadapi ketidakpastian. Para orang tua berharap persoalan ini segera mendapat solusi. “Kalau DPRD tidak bisa memberi jalan keluar, kami akan langsung menghadap Pak Gubernur Helmi Hasan,” tegasnya.

Sumber: