Gubernur Bengkulu Gelar Rapat Darurat, Pendangkalan Alur Pulau Baai Kian Krisis

radarbengkuluonline.id  – Krisis pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu semakin menuai sorotan. Aktivitas kapal terganggu, pasokan bahan bakar minyak (BBM) tersendat, bahkan jalur distribusi logistik menuju Pulau Enggano ikut terhambat.

Kondisi yang sudah berbulan-bulan terjadi ini akhirnya memaksa Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menggelar rapat darurat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (10/9).

BACA JUGA:Dihadiri Gubernur, SMSI Provinsi Bengkulu Meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum

 

Rapat berlangsung di ruang VIP Bandara Fatmawati Soekarno. Hadir lengkap, mulai Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, Kajati Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, General Manager PT Pelindo II S. Joko, hingga perwakilan Pertamina serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Suasana rapat pun memanas. Satu per satu pejabat tinggi di Bengkulu melontarkan kritik keras kepada PT Pelindo II selaku pengelola pelabuhan. “Inpres Sudah Ada, Jangan Main-Main”

BACA JUGA:Hanyut di Sungai Bengkulu Saat Memancing, Satu Meninggal Dunia, Satu Masih Dicari

 

Gubernur Helmi Hasan membuka rapat dengan nada tinggi. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang normalisasi alur pelayaran Pulau Baai dan percepatan pembangunan Pulau Enggano. Instruksi itu jelas dan tegas, tidak bisa ditawar.

“Bapak Presiden tidak ingin ada hal yang bikin gaduh. Apalagi sampai mengganggu ekonomi. Instruksi sudah keluar, bahkan Wapres sudah turun langsung ke Bengkulu. Tolong kita jaga marwah pemerintah. Jangan sampai kita dianggap tidak maksimal,” ucap Helmi, menatap tajam ke arah pihak Pelindo.

BACA JUGA:Pembatasan Pembelian BBM Diberlakukan Kembali, Gubernur Bengkulu Imbau Warga Tidak Panic Buying

 

Helmi juga menuntut transparansi. Ia meminta Pelindo, Pertamina, dan KSOP aktif memberikan informasi terbaru kepada publik. “Jangan tunggu ada masalah baru bicara. Update setiap hari, manfaatkan media sosial, ajak media melihat aktivitas di alur. Pertamina juga harus umumkan kuota BBM yang masuk, setiap SPBU wajib menampilkan informasi jelas,” tandasnya.

Nada tak kalah keras disampaikan Ketua DPRD Bengkulu, Sumardi. Menurutnya, Inpres yang memberi batas waktu hingga 31 Agustus seharusnya menjadi “gelombang kejut” agar pekerjaan percepatan pengerukan tidak lagi ditunda-tunda.

Sumber: