Menteri ESDM Diminta Presiden Prabowo Cari Sumber Pendapatan Baru dari Sektor Mineral

radarbengkuluonline.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan arahan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengidentifikasi potensi pemasukan atau pendapatan baru dari sektor mineral. 

Seperti dikutip dari laman harian. disway, langkah tersebut diambil untuk memastikan negara dapat mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam. Sehingga mampu memberikan nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar bagi perekonomian nasional. 

BACA JUGA:Penyelenggaraan Haji 2026 Tetap Jalan, Keberangkatan Perdana Mulai 22 April 2026

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada Bahlil dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di kediamannya di Hambalang, Bogor pada Rabu, 25 Maret 2026.

"Bapak Presiden memerintah kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara. Prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber data alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," jelas Bahlil, dikutip dari situs Kementerian ESDM pada Sabtu, 28 Maret 2026.

Kemudian, dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga memaparkan kondisi terkini terkait pergerakan harga komoditas energi dan mineral dunia, terutama batu bara dan nikel.  Hingga saat ini, pemerintah belum melakukan perubahan apapun mengenai kebijakan terhadap pengelolaan kedua komoditas tersebut, sambil terus mencermati pergerakan pasar internasional. 

Walaupun demikian, pemerintah memberi ruang kemungkinan untuk melakukan relaksasi produksi batu bara dan nikel.

Namun, Bahlil mengingkatkan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu surplus pasokan yang berdampak pada penurunan harga komoditas di pasar internasional. 

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menyesuaikan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel. Menurut Bahlil, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai manfaat yang diterima negara dari pengelolaan mineral strategis.  

"Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan," ucap Bahlil.

Ia juga menyatakan bahwa tahun 2026 akan mennjadi fase krusial dalam membuktikan kedaulatan mineral Indonesia.

Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah, melainkan dioptimalkan untuk menghasilkan nilai tambah yang maksimal bagi kepentingan nasional. 

"Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah," katanya. 

Sumber: