Destry Damayanti: Stabilitas Rupiah Jadi Prioritas

radarbengkuluonline.id, Jakarta  – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas utama kebijakan moneter Bank Indonesia.

Seperti dikutip dari laman harian disway, pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat Komite stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

BACA JUGA:Wakil Bupati Seluma Serahkan Kunci Rumah RTLH kepada Warga Kelurahan Napal

Kata Destry, rapat tersebut menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antaranggota KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. 

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujarnya.

Di samping  memperkuat koordinasi, KSSK juga menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah melalui sinkronisasi kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga.

“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjut Destry. 

 Destry menegaskan BI akan terus hadir di pasar untuk menjaga kestabilan rupiah melalui berbagai instrumen moneter.

“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, tak hanya fokus pada stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga akan melanjutkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendorong masuknya modal asing ke Indonesia. 

Adapun salah satunya, yaitu  pemberian insentif bagi investor melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging), sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Juli 2026. Destry menegaskan seluruh jajaran Dewan Gubernur BI tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang.

“Jadi, kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.

Melalui penguatan koordinasi KSSK, pemerintah berharap stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga, sehingga mampu memperkuat kepercayaan pasar, menjaga ketahanan ekonomi, dan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

 

 

Sumber: