Komisi III Sorot Realisasi Serapan Anggaran

Sumardi : Jangan Sampai Daerah Kena Sanksi, OPD Wajib Maksimal RBO >>>  BENGKULU >>>  Realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, terutama pada belanja modal kembali menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Pasalnya, sampai dengan saat ini realisasi masih terbilang rendah, sehingga Pemprov Bengkulu diminta dapat meningkatkan serapan anggaran mengingat sekarang ini sudah memasuki pertengahan tahun anggaran. Sebagaimana diketahui, hingga 30 April 2021 dari total alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp 425,83 miliar, baru terealisasi Rp 14,06 miliar atau 3,30 persen. Sehingga diketahui tidak lebih baik dibanding TA 2020, dimana dari total alokasi sebesar Rp 661,42 miliar, hingga 30 April 2020 sudah terealisasi 70,75 miliar atau 11,57 persen. "Masih rendahnya realisasi yang dimaksud, tentu saja eksekutif harus segera menggejar serapan anggaran. Apalagi terkait rendahnya realisasi ini, daerah kita juga menjadi sorotan pemerintah pusat. Tentu saja dengan capaian itu menunjukkan fakta, jika banyak kegiatan yang belum berjalan," ungkap anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, S.Sos, MM kepada radarbengkuluonline.com tadi siang. Terutama, lanjut Tantawi, kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur di 10 kabupaten/kota. Sejauh ini belum terlihat sama sekali kegiatannya berjalan. Sehingga menjadi pertanyaan, masalah apa yang dihadapi Pemprov karena refocusing juga sudah dilakukan. "Sementara sama-sama kita ketahui jika APBD tahun ini disahkan November tahun lalu," ujar Tantawi. Menurutnya, untuk mempercepat realisasi anggaran, sebaiknya OPD segera melelang kegiatan. Terlebih juga ada kesepakatan antara Banggar dan OPD, tidak ada perpanjangan 50 hari bagi kegiatan yang belum selesai pasca tahun anggaran berakhir. "Kesepakatan ini agar daerah tidak terutang pada rekanan. Yang jelas kita minta segera kejar serapan anggaran," tegas Tantawi. Tak jauh berbeda juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Drs. Sumardi, MM. Berdasarkan fakta ini, pihaknya mendorong agar Pemprov  segera merealisasikan APBD tahun ini. Apalagi Presiden RI juga menginstruksikan soal realisasi ini, karena merupakan salah satu solusi untuk memulihkan ekonomi pasca terpuruk akibat pandemi Covid-19. "Kita minta OPD dapat segera merealisasikan APBD. Tentunya sesuai dengan yang telah diprogramkan. Jangan sampai gara-gara realisasi anggaran tidak memenuhi target, daerah kita kembali dikenakan sanksi berupa penundaan dana transfer dari pusat. Apalagi tahun anggaran ini tinggal menyisakan 7 bulan lagi. Jadi, harus segera," tandas Sumardi. (idn)