Nasib Honorer Pemkab Mukomuko Masih Tanda Tanya Besar

radarbengkuluonline.com - MUKOMUKO - Kondisi keuangan daerah Kabupaten Mukomuko yang terus mengerucut tampaknya bakal berimbas pada nasib tenaga honorer di lingkungan Pemkab Mukomuko. Ribuan honorer, baik yang berstatus PDPK alias Honor Daerah (Honda) maupun tenaga kerja sukarela (TKS) di jurang pemutusan kontrak (pemecatan).

Informasi yang diterima media ini, APBD Mukomuko tahun 2022 mendatang tidak kuat lagi mengakomodir gaji ribuan honorer yang mencapai Rp 20 miliar lebih dalam setahun. Sehingga muncul wacana alokasi anggaran untuk persediaan gaji pegawai honorer dikurangi. Jika hal itu terjadi, tentu dampaknya akan terjadi pengurangan tenaga honorer.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Wawan Santoni, S.Hut., M.Si juga mengaku pihaknya mendapat informasi jika keuangan daerah terus melemah. Sehingga tidak mampu lagi mengakomodir biaya untuk pembayaran gaji tenaga honorer.

Kendati demikian, Wawan belum dapat memastikan apakah nanti akan ada pemutusan kontrak terhadap honorer di lingkungan Pemkab Mukomuko. Yang jelas, tegas Wawan pihaknya masih menunggu APBD selesai dibahas oleh legislatif dan eksekutif.

  Pemain PS Bengkulu Fokus Hadapi Pertandingan Liga 3 "Informasi yang kami terima keuangan daerah masih defisit. Honorer ini kan gajinya bersumber dari APBD. Saat ini masih dibahas bersama legislatif. Tidak menutup kemungkinan ada pemangkasan honorer, sebab harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Tapi belum ada kepastian. Skemanya juga kami belum tahu, apa dirumahkan seluruh, apa sebagian. Intinya kami masih menunggu," beber Wawan.

Wawan juga menyampaikan, Sekretaris daerah telah menginstruksikan seluruh OPD-OPD sampai ke kecamatan agar menyampaikan data jumlah tenaga honorer di masing-masing instansi. Data yang dimaksud bukan hanya nama honorer yang bersangkutan, tapi juga status keaktifan mereka.

"Data ini juga kami butuhkan segera. Karena akan menjadi laporan ke Sekda dan Bupati Mukomuko," ujarnya.

Dari data yang ada pada BKPSDM saat ini, total keseluruhan honor di daerah ini mencapai 3.580 orang baik itu yang berstatus Honda ataupun TKS. Sekitar 1.133 orang merupakan tenaga pendidikan di bawah naungan Disdikbud. Selebihnya berada di OPD-OPD lain, kecamatan sampai Puskesmas.

"Makanya kalau dikalkulasi, kebutuhan anggaran untuk gaji kawan-kawan honorer ini kisaran Rp 20 miliar setahun."  (sam)