Ini Realisasi APBN 2021 di Pemprov Bengkulu

radarbengkuluonline.com, BENGKULU - Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam merealisasikan program - program APBN tahun 2021 mengalami peningkatan  dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai menerima audiensi Ka. Kanwil DJPBN Bengkulu Terkait Realisasi Program PEN, APBN & APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2021, Kamis (6/1/2021).

"Secara keseluruhan progres kinerja APBN 2021 itu lebih baik dari 2020. Terutama terkait penyerapan dana desa, kemudian dari neraca ekspor ada beberapa komoditas Bengkulu yang sangat potensial, yang mendongkrak pendapatan Bengkulu, terutama cangkang sawit dan beberapa produk turunan," jelas Gubernur Rohidin.

SILAHKAN BACA: Pemprov & Forkopimda Ajak Masyarakat Bersihkan Pantai Panjang Besok Berdasarkan data Kanwil DJPBN Bengkulu, penyerapan APBN Provinsi Bengkulu pada 2021 mencapai 96 persen dan untuk penyaluran APBD ke Daerah mencapai 99 persen. Adapun kinerja pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 naik 15,0% dari tahun 2020 dengan tingkat ketercapaian sebesar 106% dari target tahun 2021. Dengan rincian Penerimaan Pajak 103%, Penerimaan Bea Masuk/Keluar naik sebesar 529% dan PNBP 120%.

Gubernur Rohidin menyebutkan kinerja Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu menjadi perhatian serius. Hal ini agar tidak terjadinya keterlambatan dalam melakukan lelang maupun e-katalog hingga mengakibatkan tidak maksimalnya penyerapan dana DAK.

BACA DULU: Pemprov Bengkulu Bayarkan DBH Rp 416,44 M "Kemudian dari sisi kinerja DAK fisik, memang ada beberapa yang gagal lelang. Saya kira ini harus menjadi perhatian serius. Saya sudah minta 2022 kemarin, di 2021 semua pejabat pengelola keuangan sudah saya tandatangani, sehingga harapan saya langsung diklaster penggunaan dana untuk DAK fisik untuk bisa di lelang atau menggunakan e-katalog," papar Gubernur Rohidin.

BACA JUGA: Ini Dia Orang Bengkulu Yang Tersangkut Namanya di Jalan (26) Gubernur Rohidin sendiri juga menaruh perhatian terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMI). Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil sebenarnya membutuhkannya. Namun, banyak yang tidak mengetahuinya. Baik persyaratan maupun untuk mengakses Bank Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara) sebagai penyalur KUR maupun UMI. Gubernur sendiri akan melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut lebih lanjut.

"Saya minta Perindag dan Koperasi kumpulkan. Kalau bisa lokal- lokal pasar jadi peserta. Sehingga mereka tahu kalau ada akses permodalan yang sangat murah. Bahkan tanpa bunga yang bisa meningkatkan kinerja keuangan mereka." (ae-2/rls)