Edwar Samsi: Gubernur Bengkulu Harus Cepat Lobi ke Pusat

Masuk RKP, Tak Menjamin Pembangunan Jalan TOL Lanjut

radarbengkuluonline.com, BENGKULU - Walaupun pembangunan jalan TOL seksi II Taba Penanjung-Kepahiang diketahui masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023, namun hal itu tidaklah menjamin jika pembangunan lanjutan benar-benar terealisasi pada tahun depan. Ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM, kepada  radarbengkuluonline.com Kamis (12/5).

Menurutnya, tidak semua program pembangunan yang masuk dalam RKP dapat terealisasi. Karena RKP ini hampir sama dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). "Jadi pertanyaannya, apakah setiap program yang masuk dalam RKPD terealisasi. Tapi, faktanya kan tidak. Nah ini tidak jauh berbeda ketika program masuk RKP."

Biasanya, lanjut Edwar, program yang masuk RKP ataupun RKPD tidak terealisasi, ada beberapa alasan. Seperti tidak adanya anggaran dan alasan lainnya. "Hal sedemikian juga bisa mengancam pembangunan lanjutan jalan TOL (Tax On Location). Apalagi sama-sama kita ketahui, pembangunan jalan TOL itu mengandalkan dana pinjaman."

Harusnya, sambung Edwar, Pemprov jangan terlalu cepat merasa jumawa ketika pembangunan lanjutan jalan TOL seksi II baru sebatas masuk dalam RKP. "Lain hal jika sudah teranggarkan dalam APBN, silakan saja digembar-gemborkan karena sudah hampir bisa dipastikan bakal terealisasi," ujar Anggota DPRD Provinsi dari Dapil Kepahiang ini.

Meskipun demikian, pihaknya menyarankan agar Gubernur Bengkulu dapat segera berkoordinasi dan melakukan lobi-lobi ke pihak terkait ditingkat pusat. Mengingat pembangunan jalan TOL Bengkulu-Lubuk Linggau itu bukan ruas utama. Namun, hanya bagian koridor atau sirip dari Jalan TOL Trans Sumatera (JTTS) saja. Pihaknya siap mendampingi untuk koordinasi dan lobi-lobi.

"Sementara dari koordinasi kita dengan Kementerian PUPR dan PT. Hutama Karya (HK), mereka memprioritaskan ruas utama terlebih dahulu. Tapi faktanya kan bagian koridor atau sirip dari JTTS di provinsi lain tengah berlanjut pembangunannya. Jangan sampai di provinsi kita malah nantinya terkesan ditinggalkan."

Lebih jauh dikatakannya, koordinasi dan lobi-lobi merupakan salah satu kunci agar pembangunan lanjutan jalan TOL di Bengkulu dapat segera terealisasi. "Kalau tahun depan tidak juga dilanjutkan, maka kecil kemungkinan tahun 2024 bakal dibangun. Mengingat tahun 2024 itu pelaksanaan Pemilu, jadi bisa saja ketika presiden berganti, Perpres yang menjadi dasar pembangunan jalan TOL dicabut."

Tak jauh berbeda juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, S.Ip. Ia menambahkan, ketika pembangunan jalan TOL di Bengkulu tidak berlanjut, maka jalan TOL seksi I dari Bengkulu-Taba Penanjung merupakan hal yang mubazir dilakukan. "Makanya harus ada gerak cepat dari Pemprov melakukan lobi ke pusat," singkatnya. (idn)