Dana BOS Jadi Temuan BPK RI

Zainal: Termasuk 236 Rekening

radarbengkuluonline.com, BENGKULU - Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SMA/SMK dan SLB yang termasuk temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, dinilai sebagai bukti masih kusutnya dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu. Ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos, M.Si. "Kita menduga salah satu penyebab kenapa dana BOS menjadi temuan karena dalam pengelolaannya bukan dilakukan pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang yang dimaksud, yakni Kepala Sekolah (Kepsek) defenitif. Namun faktanya kan, ada beberapa SMA/SMK dan SLB di Provinsi Bengkulu ini Kepseknya belum defenitif," ungkap Zainal kepada  radarbengkuluonline.com tadi siang.

Menurutnya, belum definitifnya Kepsek, bukan hanya menyebabkan jadi temuan, tetapi juga mengakibatkan ada sekolah yang dana BOS-nya malah tidak cair. "Walaupun kita belum tahu secara pasti seperti apa temuan dalam dana BOS ini, namun yang jelas ini bukti masih banyak yang harus dibenahi dalam dunia pendidikan di daerah kita," ujarnya.

Termasuk juga, lanjut Zainal, temuan 236 rekening di Bank Bengkulu (BB) lantaran tidak memiliki dasar hukum. Dimana rekening itu dikabarkan milik sekolah. "Tentu ini kurangnya pengawasan dan pembinaan OPD. Dalam hal ini Dinas Dikbud. Namun kita tidak yakin jika pembukaan rekening itu tanpa instruksi ataupun perintah," kata Zainal.

Ia menambahkan, karena ini sudah menjadi temuan, maka pihaknya menyarankan agar dapat segera ditindaklnjauti sesuai rekomendasi BPK RI. "Sehingga tidak bermasalah di belakang hari. Kemudian temuan ini juga dapat dijadikan pelajaran, supaya kedepan pembenahan dalam dunia pendidikan di daerah kita segera dilakukan," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah menyampaikan, terkait temuan 236 rekening yang dimaksud. Karena sebelumnya sekolah membuat rekening sendiri. "Namun saat ini rekening itu sudah mati, dan tidak ada saldonya. Berkaitan dengan temuan itu, kita menginstruksikan masing-masing OPD segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI," singkat Rohidin. (idn)