Ini Saran Komisi IV DPRD Provinsi Soal PPDB yang Berpolemik

 

BENGKULU, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya tingkat SMA, SMK, dan SLB khususnya yang berstatus negeri di Provinsi Bengkulu kembali berpolemik. Terbukti beberapa orang tua melayangkan pengaduan ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, lantaran hingga masa waktu PPDB berakhir anak mereka belum kunjung mendapatkan sekolah.

BACA JUGA:Pasar Kutau Menjadi PTM Diwujudkan Tahun Ini

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM mengatakan, pengaduan dari para orang tua yang diterima pihaknya baik secara tertulis ataupun secara lisan. "Kita sebenarnya tidak menyangka jika dalam proses PPDB, khususnya tingkat SMA, SMK dan SLB tahun ini kembali berpolemik," ungkap Edwar, kepada RADARBENGKULU.DISWAY.ID Selasa (12/7).

BACA JUGA:Beli Solar Subsidi Dilarang, Sopir Datangi Pertamina

Menurutnya, karena saat ini sudah terlanjur berpolemik, harusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu segera bergerak cepat mencarikan solusi. "Terlebih sampai dengan saat ini, yang mana- masa PPDB sudah berakhir masih banyak orang tua yang mengaku jika anaknya belum mendapatkan sekolah," kata Edwar.

BACA JUGA:Sukses, IKS Bengkulu Kembali Kurban 3 Ekor Sapi

Kondisi inikan, lanjut Edwar, sangat memprihatinkan sekali. Makanya solusi secara cepat harus diambil. Kalau saran dari pihaknya lebih baik sekolah menambah ruang Belajar  yang baru saja. Apalagi cukup banyak yang belum mendapatkan sekolah. Sehingga dengan penambahan Runbel bisa mengakomodir anak-anak yang belum mendapatkan sekolah.

 

"Jangan sampai anak-anak itu putus sekolah ataupun harus tertunda setahun baru sekolah lagi karena tidak ada sekolah yang menerimanya. Apalagi polemik ini muncul lantaran anak-anak yang dimaksud rumahnya hanya berjarak sekitar 300 meter dari sekolah, namun malah tidak diterima. Inikan salah satu bukti carut-marutnya sistem zonasi," beber Edwar.

 

Lebih jauh dikatakannya, meskipun demikian terkait penambahan Rombel baru ini sebaiknya segera dikoordinasikan dengan Dewan Pendidikan terlebih dahulu. "Yang jelas harus ada pertimbangan yang dilakukan sekolah, agar anak-anak tersebut bisa melanjutkan jenjang pendidikannya," demikian Politisi PDI Perjuangan ini. (idn)