Eksekusi pendanaan nanti semuanya dari BPDPKS, bukan dari APBN.
''Program BPDPKS ada pembangunan Sapras, kita manfaatkan peluang itu," jelas Apriansyah.
Progres usulan, ujarnyakepada RADARBENGKULUONLINE.COM Selasa (24/1) sudah ada sekitar 60 persen.
Perencanaan dan pengukuran lahan kelompok tani diselaraskan dengan nama dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK (pengukuran by name by NIK).
Kategori :