Konflik Agraria Banyak Terjadi di Bengkulu Utara

BENGKULU, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Badan Pertanahan Nasional Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Perwakilan Bengkulu, melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA),  Jumat (9/6) pagi di Hotel Santika. 

BACA JUGA:Warga Batik Nau Sampaikan Keluhan Ini ke Kapolres Bengkulu Utara

 

 

 

Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria serta rencana kegiatan penanganan aset dan akses yang akan dilaksanakan tahun ini. 

GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk sebagai upaya mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.

BACA JUGA:Kader Posyandu Menunggu Turunnya BLT Kasus Stunting di Teramang Jaya

 

 

Reforma Agraria dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan, penguasaan dan pemilikan lahan, utamanya untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Menyingkap Tambo Suku Rejang di Provinsi Bengkulu (10) - Rejang Sawah Bertekuk Lutut

 

 

 

Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Ir. Dadat Dariatna, M.Si mengatakan bahwa kegiatan Reforma Agraria tidak hanya berhenti pada pemberian sertifikat tanah, namun juga pemberdayaan masyarakat penerima aset untuk dapat memanfaatkan tanahnya sehingga tercapai kemakmuran.

BACA JUGA:Pantai Panjang Bengkulu Dibersihkan Kapolda Bersama Forkopimda Provinsi

 

 

 

Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan Reforma Agraria. GTRA menjadi wadah untuk instansi terkait dalam mengawal kegiatan Reforma Agraria agar berjalan sebagaimana mestinya.

"Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, perwakilan lembaga masyarakat, dan sektor swasta," katanya 

 

 

 

Kegiatan GTRA pada tahun ini menitik beratkan pada tiga fokus utama. Yaitu, penyelesaian konflik pertanahan, percepatan sertifikasi tanah transmigrasi, dan peningkatan sinergitas OPD dalam pengembangan akses.

Sementara itu Gubernur Provinsi Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Bengkulu menyampaikan, adanya dukungan dan kerja sama semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, itu akan menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.

 

 

 

"Bentuk kita mendukung ini, nanti kita akan menganggarkan di APBD - P.  Nanti saya akan menyurati setiap Pemerintah Kabupaten Kota, untuk juga melakukan demikian sesuai dengan kemampuan setiap kabupaten kota masing-masing," katanya. 

BACA JUGA:UKW Diumumkan, Wartawan Utama RADAR BENGKULU Bertambah

 

 

Ditambahkannya, proses sertifikasi lahan ini betul-betul terbutuh secara merata, terkhusus untuk aset - aset negara, sehingga nanti dianggarkan di APBD masing-masingmasing-masing. 

Kemudian juga untuk mengaktifkan tim tora di kabupaten untuk mengidentifikasi terkait reforma agraria lahan yang terjadi konflik. 

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Percepat Hapus Kemiskinan Ekstrem

 

 

Dimana di Bengkulu hampir setiap kabupaten terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan, bahkan antara pemerintah itu sendiri. 

"Untuk konflik ini yang paling banyak terjadi saat ini di Bengkulu Utara dan ini menjadi perhatian khusus," tuturnya.