radarbengkuluonline.id -- Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi SE MM, ia sudah beberapa kali mengungkapkan kekecewaannya.
Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, SE.MM menyampaikan, ia sudah berulang kali mengingatkan kepada seluruh OPD untuk bekerja sesuai prosedur dan sudah berulang kali disampaikan kepada OPD untuk membuat manajemen risiko. Harus dibuat kajian, runutan yang mana tahapan risikonya paling tinggi.
BACA JUGA:Bupati Gusnan Mulyadi Hadiri Peringatan Hari Bakti Adhyaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan
"Seperti pekerjaaan proyek yang dilakukan di Bengkulu Selatan, agar tidak terjadi kerugian negara, adakan kritikal. Tentukan titik - titik kritis dalam proyek tersebut. Nanti, mana berisiko tinggi. Seperti, pada saat pembangunan fisik, pengawasannya kurang. Sehingga, kualitasnya kurang baik. Hal ini yang harus dipahami oleh OPD tersebut,"ungkap Gusnan Mulyadi saat ditemui RADAR BENGKULU, Minggu, 21 Juli 2024.
Ada lagi kesalahan dalam pemilihan rekanan kerja,yang nyata pekerjaan sebelumnya kurang baik, tetapi tetap dipaksakan. Titik - titik kritis itu yang benar - benar harus dipahami. Itu namanya manajemen risiko yang dikuasai.
BACA JUGA:Bupati Gusnan Mulyadi Cek Lokasi SDN 31 Bunga Mas, Kondisinya Rusak, Laporannya Begini
Begitu juga dengan hal keuangan, lanjutnya, sudah tahu titik - titik kritis bahwa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tidak diakui karena tidak ada data - data pendukung perjalan dinas ataupun yang lain sesuai standar yang ditentukan, untuk itu lakukanlah manajemen risiko yang baik. Dan, masih banyak lagi contoh yang lain.
"Seharusnya pejabat yang berwenang sudah bisa mengantisipasi dan meminimalisir semua itu agar kerugian negara tidak terjadi. Apalagi hal ini sudah sering disampaikan. Kemungkinan pejabat kita kemampuannya dibidang itu masih kurang, rasa ingin tahunya kurang, keinginan belajarnya kurang, kepeduliannya kurang,dan itu adalah sebuah kelemahan,"paparnya.
BACA JUGA:Bupati Gusnan Mulyadi Bahas Tindak Lanjut Hasil Audiensi Investastor China
Kedepannya, paparnya, untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik lagi,maka hal ini harus dicarikan solusinya. Apalagi hidup ini semuanya punya risiko. Kalau didalam pemerintah ada yang namanya reward dan punishment. Artinya, apabila mempunyai prestasi, akan diberikan penghargaan. Apabila melakukan kesalahan, maka akan diberikan hukuman.
"Apalagi pejabat tersebut sebagai penyebab timbulnya kerugian negara dari hasil pemeriksaan, kita akan lakukan tindakan tegas kepada pejabat dengan saksi dicopot dari jabatan, dinonaktifkan sementara, diturunkan pangkat, ditunda kenaikan pangkat berkala dan yang terakhir dipenjarakan. Apalagi sudah banyak bukti yang kita lakukan. Seperti di Dinas Pertanian dan OPD lainnya,"pungkas Gusnan.