"Untuk melakukan pencegahan terjadi pungli, kita akan memberikan penerangan hukum kepada seluruh sekolah dengan bekerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nantinya. Apalagi terkait dana komite, kita berusaha agar pengelolaannya tidak terdapat unsur pungli. Karena, pembangunan mutu pendidikan dananya bukan hanya berasal dari Pemerintah saja,"ungkap Hendra.
Kalaupun nantinya mau melakukan iuran di sekolah, lakukan hal itu dengan bijak dengan cara bermusyawarah dengan mengundang seluruh orang tua murid.
BACA JUGA:Bengkulu Selatan Gelar Apel Gabungan Siaga Satlinmas
BACA JUGA:Ini Jumlah Formasi Yang Diterima Untuk Seleksi PPPK Bengkulu Selatan Tahun 2024
Tujuannya, agar nantinya tidak terjadi simpang siur isu yang beredar. Kalaupun itu terjadi, iuran yang dilakukan tidak boleh ada patokan nominalnya. Diberikan oleh wali murid secara sukarela.
"Kami harapkan dengan adanya kegiatan ini,kata pungli tidak ada lagi didalam dunia pendidikan. Lakukanlah kegiatan sekolah dengan melibatkan semua wali murid agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang mana dalam iuran itu dikatakan pungli ternyata tidak,hal itu yang harus kita hindari,"harap Hendra.
BACA JUGA:Samsu Amanah, Politisi Dapil Bengkulu Selatan-Kaur Jadi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
BACA JUGA:Demi Kebebasan Pers, Dandim 0408 Bengkulu Selatan -Kaur Siap Pasang Badan
Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini,S.Sos. Ia mengatakan, jangan sampai didunia pendidikan ini terjadi sogok menyogok. Apalagi isu saat ini ada yang memberikan sejumlah uang untuk sekadar meloloskan menjadi PPPK.
"Saat ini juga kita diminta oleh pihak BKN dan BPKP untuk mengawasi penerimaan PPPK. Kalau memang ada pungli, laporkan kepihak Saber Pungli. Baik itu kepihak kepolisian ataupun kejaksaan, maka kami akan melakukan tindakan.Jangan takut untuk melaporkan,kalau memang melihat indikasi adanya pungli. Baik itu disekolah maupun di pemerintah Desa,"pungkas Hamdan.