Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kekosongan jabatan pada level eselon II akan tetap dibiarkan sementara waktu hingga proses pemilihan kepala daerah selesai.
Setelah Pilkada usai, barulah Pemprov Bengkulu berencana membuka Seleksi Terbuka (Selter) untuk mengisi posisi-posisi strategis yang kosong tersebut.
“Untuk sementara, jabatan-jabatan yang kosong akan dibiarkan dulu. Kami prediksi, pengisian definitif akan dilakukan setelah Pilkada, atau paling tidak setelah akhir tahun ini. Saat ini, jabatan-jabatan tersebut dipegang oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang akan menjalankan tugas sehari-hari.”
Pembentukan Bapenda Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari upaya Pemprov dalam mengoptimalkan manajemen pendapatan daerah.
Dengan adanya OPD baru ini, diharapkan pendapatan daerah dapat dikelola lebih baik, sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Gunawan, meski pengisian jabatan kepala Bapenda belum dilakukan, pelaksanaan tugas di tingkat staf dan operasional tetap bisa berjalan dengan lancar.
Langkah ini penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam hal pengelolaan pendapatan daerah yang krusial bagi pembangunan daerah.
“Bapenda merupakan OPD yang sangat strategis. Ini mengingat perannya dalam pengelolaan pendapatan daerah. Meski saat ini kepala belum terisi, kami optimis OPD ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Itu mengingat tim yang ada sudah siap bekerja,” kata Gunawan.
Pengisian jabatan kepala Bapenda akan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, mengingat peran penting OPD tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gunawan memastikan bahwa proses pemilihan pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut akan dilakukan dengan cermat dan profesional.
Meskipun pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi prioritas utama saat ini, Pemprov Bengkulu tidak mengabaikan pentingnya pengisian jabatan definitif di sejumlah OPD yang kosong.
Seleksi terbuka untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut akan menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan kinerja OPD tetap optimal dalam mendukung pembangunan.
Dengan adanya Bapenda yang baru, serta rencana pengisian jabatan kepala OPD lainnya yang kosong, diharapkan tatanan birokrasi di lingkungan Pemprov Bengkulu dapat semakin solid dan efektif dalam memberikan pelayanan publik.