radarbengkuluonline.id – Pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu nomor urut 1, Dani Hamdani dan Sukatno, yang lebih dikenal dengan akronim "DISUKA," menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan di Kota Bengkulu tanpa menggunakan skema pinjaman ke bank seperti yang dilakukan walikota sebelumnya.
Dalam pernyataannya, Dani Hamdani menyampaikan bahwa visi mereka dalam membangun kota akan mengutamakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menarik investasi tanpa menambah beban keuangan daerah karena berhutang ke bank.
BACA JUGA: Dukungan untuk Dani Hamdani-Sukatno di Pilwakot Bengkulu Terus Bertambah
BACA JUGA:Dani Hamdani-Sukatno Ingatkan Semua Agar Tetap Damai di Pilwakot 2024
"Insya Allah, jika DISUKA menang, pembangunan di Kota Bengkulu tidak akan lagi menggunakan skema hutang," kata Dani Hamdani melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Ia menambahkan bahwa salah satu prioritas utama pasangan ini adalah menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi yang sehat dan tidak membebani APBD.
Sebagai langkah konkret untuk menghindari pembangunan berbasis hutang, Dani Hamdani menjelaskan bahwa Paslon DISUKA akan fokus pada strategi peningkatan PAD.
Menurutnya, kunci untuk mencapai hal ini adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi investor, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Kota Bengkulu.
“Kami akan memberikan jaminan hukum yang kuat bagi investor, sehingga mereka merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di Kota Bengkulu,” tambah Dani.
BACA JUGA:Ayo Ikut Menjemput Kemenangan Bersama Dani Hamdani-Sukatno di Pilwakot Bengkulu 2024
Pendekatan ini, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan ekonomi yang lebih luas, termasuk memaksimalkan potensi usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan memberikan kepastian hukum, transparansi, dan kemudahan dalam proses perizinan, Dani Hamdani yakin bahwa Kota Bengkulu dapat menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri. "Optimalisasi PAD melalui jejaring dan kolaborasi investasi adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan tanpa harus menambah utang," ujarnya.
Dani Hamdani menyoroti bahwa skema pembangunan berbasis hutang yang diterapkan oleh pemerintah sebelumnya menambah beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Dengan hutang, menurutnya, ada pos anggaran lain yang terpaksa dikorbankan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
“Penggunaan utang dalam pembangunan daerah bisa sangat memberatkan, terutama karena dana yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor lain, seperti kesehatan dan pendidikan, justru dialihkan untuk membayar cicilan hutang dan bunganya,” jelas Dani.