"Kita telah melaksanakan sidang majelis untuk menuntut ganti kerugian daerah ini berdasarkan laporan BPK RI, dan hasilnya delapan rekomendasi telah selesai, sehingga statusnya menjadi baik," ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat bernapas lega karena salah satu isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu kerugian daerah, telah diselesaikan. Isnan menegaskan bahwa penyelesaian ini menjadi cerminan dari komitmen Pemprov Bengkulu dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
Meski demikian, Isnan juga mengingatkan bahwa masih ada beberapa TGR yang belum selesai sepenuhnya. Beberapa temuan masih dalam proses pengembalian oleh pihak yang terkait, baik dari OPD maupun pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
"Ke depan, kami akan terus menindaklanjuti beberapa TGR yang masih dalam proses pengembalian. Tentunya ini membutuhkan waktu, namun kami berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Selesainya delapan rekomendasi TGR ini dinilai sebagai salah satu capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dengan langkah-langkah penyelesaian yang terus dilakukan, diharapkan tidak hanya memperbaiki laporan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Isnan Fajri berharap bahwa ke depan tidak ada lagi temuan serupa yang membebani keuangan daerah. "Kami akan terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan di tingkat OPD, agar pengelolaan anggaran lebih tertib dan tidak ada lagi temuan yang merugikan keuangan daerah," tegasnya.
TGR yang masih dalam proses akan terus dipantau oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu. Menurut Kepala Inspektorat, Heru Susanto, pihaknya akan melakukan evaluasi rutin terhadap progres pengembalian TGR yang masih berjalan.
“Kami akan terus melakukan tindak lanjut TGR di beberapa OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu. Proses pengembaliannya sedang berlangsung, dan ini akan kami evaluasi setiap triwulan untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” jelas Heru.