Terkait dengan penyelesaian TGR, Heru menambahkan bahwa beberapa OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian kerugian daerah. Ini mengindikasikan bahwa tidak semua kerugian yang terjadi hanya melibatkan internal pemerintah, namun juga pihak luar yang berkontribusi dalam kerugian tersebut.
“Untuk beberapa OPD, memang ada yang melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian TGR ini. Kami terus memantau dan memastikan bahwa setiap langkah pengembalian berjalan lancar dan sesuai prosedur,” tuturnya.
Heru juga menekankan pentingnya sinergi antara Inspektorat, OPD terkait, dan pihak ketiga dalam proses penyelesaian TGR. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian kerugian daerah dan memastikan tidak ada temuan serupa di masa mendatang.
Langkah penyelesaian TGR ini juga menjadi contoh bagi OPD lainnya untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran dan menghindari potensi kerugian yang bisa merugikan pemerintah dan masyarakat. Dengan proses evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pemprov Bengkulu optimistis dapat menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.
Sebagai penutup, Heru Susanto menyampaikan komitmen Inspektorat untuk terus mengawal setiap temuan BPK dan memastikan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami akan terus menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi secara rutin, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Provinsi Bengkulu,” tutupnya.