radarbengkuluonline.id - Kondisi ekonomi di provinsi Bengkulu bisa terancam, hal ini karena pengerukan alur pulau baai mandek.
Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu yang dikenal sebagai pintu utama lalu lintas angkutan laut kawasan provinsi Bengkulu, saat ini menghadapi masalah serius.
Rencana pengerukan alur pelabuhan yang seharusnya bisa meningkatkan kapasitas dan efisiensi bongkar muat, hingga kini belum terealisasi.
Proyek pengerukan ini, yang diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi pelabuhan, terhambat oleh perbedaan estimasi anggaran antara pihak Pelindo dan perusahaan swasta yang terlibat.
Ketua Asosiasi Pertambangan Batu bara Bengkulu (APBB), Sutarman mengungkapkan, proses pengerukan alur pelabuhan masih berada dalam tahap pembahasan.
"Sejauh ini, estimasi kebutuhan anggarannya belum ketemu," jelas Sutarman.
BACA JUGA:APBB Provinsi Bengkulu Ingatkan Dampak Jika Terlambat Melakukan Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai
Menurutnya, selisih anggaran antara pihak Pelindo dan dunia usaha menjadi kendala utama. Pelindo memperkirakan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 210 miliar. Sementara dari pihak pengusaha hanya sekitar Rp 100 miliar.
"Selisih inilah yang mau kita pertemukan dan dibahas secara mendalam. Jika sudah ada kesepakatan bersama, berapapun angkanya, pasti akan kita tindaklanjuti," lanjutnya.
Upaya pengerukan ini sejatinya sudah disepakati secara teknis dengan pembentukan perusahaan swasta yang akan menangani proyek tersebut. Namun, Sutarman menilai bahwa perlu adanya diskusi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak terkait lainnya sebelum pengerjaan bisa dimulai.