Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menegaskan bahwa hingga kini pembahasan anggaran pengerukan alur masih berlangsung. Menurutnya, perbedaan pandangan terkait nominal anggaran menjadi salah satu hambatan utama.
“Masih ada tarik-menarik terkait nominal anggaran. Hingga saat ini belum ada keputusan final,” terang Denni.
Untuk mempercepat proses pengerukan, Denni menyebutkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu telah melayangkan surat ke BPKP pusat. Namun, hingga kini, tanggapan dari BPKP pusat masih dinantikan. “Kami masih menunggu respons dari BPKP pusat terkait surat yang telah disampaikan,” kata Denni.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, menyoroti pentingnya percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Menurutnya, pelabuhan ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu ekspor utama di wilayah Sumatra. Namun, kondisi alur pelabuhan yang dangkal membuat kapal-kapal besar sulit masuk, sehingga menghambat potensi pelabuhan tersebut.
“Kami mendorong agar pengerukan segera dilakukan. Dengan kedalaman alur yang memadai, kapal-kapal besar dapat bersandar, sehingga aktivitas ekspor dan impor bisa lebih optimal,” ujar Sumardi.
Sumardi juga mengingatkan bahwa optimalisasi fungsi Pelabuhan Pulau Baai akan memberikan dampak besar bagi perekonomian daerah. Ia berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mempercepat proses pengerukan.
Pelabuhan Pulau Baai sejatinya merupakan aset penting bagi Provinsi Bengkulu. Dengan letaknya yang strategis, pelabuhan ini berpotensi menjadi pusat aktivitas perdagangan dan logistik, tidak hanya untuk Bengkulu, tetapi juga untuk wilayah sekitarnya. Namun, lambannya proses pengerukan membuat peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.