Alur Pelabuhan Pulau Baai Belum Dikeruk, Kuota Pertalite Bengkulu Dipangkas

 

RADAR BENGKULU – Pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai kembali menjadi sorotan. Masalah ini disebut sebagai salah satu faktor penurunan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite untuk Provinsi Bengkulu tahun 2025.

Penurunan tersebut tertuang dalam keputusan Badan Pengatur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana mengungkapkan, selain menurunnya konsumsi BBM, masalah pengiriman BBM melalui jalur laut akibat pendangkalan alur juga menjadi penyebab utama.

BACA JUGA:68 Pegawai Diterjunkan untuk RS Pratama Ipuh, Dokter Ditunjuk Jadi Direktur

BACA JUGA:Digerebek, Diminta Mundur, hingga Didemo, Akhirnya April Dipecat Sebagai Kades Air Berau

“Alur pelabuhan yang dangkal membuat pengiriman BBM melalui jalur laut sulit. Kapal harus menunggu lama untuk bersandar, yang akhirnya berdampak pada distribusi BBM,” jelas Donni.

Menurut Donni, kondisi alur yang dangkal telah menghambat kelancaran distribusi BBM ke Bengkulu. Kapal pengangkut BBM kerap harus antre lama di perairan Pulau Baai, yang menyebabkan pasokan BBM terlambat tiba di berbagai wilayah.

“Terlambatnya pengiriman ini tentu berdampak pada konsumsi masyarakat. Distribusi yang terganggu membuat kebutuhan BBM tidak bisa terpenuhi dengan optimal,” tambahnya.

Kondisi ini, lanjut Donni, bukan hanya mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada pengiriman darat, yang memiliki kapasitas lebih kecil dan waktu tempuh lebih lama.

Pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai bukanlah isu baru. Masalah ini telah menjadi keluhan sejak lama, terutama dari sektor transportasi dan energi. Donni berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pengerukan alur untuk mempermudah akses kapal-kapal besar, termasuk pengangkut BBM.

“Kami sangat berharap pengerukan alur ini segera dilakukan. Jika tidak, masalah distribusi BBM akan terus berulang, dan itu tentu merugikan masyarakat Bengkulu,” tegasnya.

Pengerukan alur pelabuhan dinilai sebagai solusi jangka panjang yang dapat meningkatkan kapasitas pelabuhan Pulau Baai sebagai pintu masuk utama distribusi logistik ke Bengkulu.

Berdasarkan keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 66/P3JBT/BPH Migas/Kom/2024, kuota BBM subsidi untuk Provinsi Bengkulu tahun 2025 terdiri atas 253.357 kiloliter (KL) untuk Pertalite dan 109.188 KL untuk Biosolar.

Sumber: